Pemerintah Kembangkan Industri Kecil Menengah di Maluku Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mengembangkan potensi industri kecil dan menengah (IKM) di Maluku Utara agar berdaya saing dan menguasai pasar domestik dan ekspor.

Hal tersebut disampaikan Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengembangan IKM antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan Pemerintah Kota Ternate, Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat di Ternate, Maluku Utara, Selasa (17/1/2017).

“Kami menyadari bahwa Provinsi Maluku Utara unggul dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang tidak dimiliki oleh sebagian daerah di Indonesia,” kata Gati melalui keterangan resmi kepada Kompas.com, Selasa (17/1/2017).

Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dengan Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, dan Bupati Halmahera Barat Danny Missy.

Kesepakatan ini merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengangkat potensi komoditi unggulan utama di ketiga daerah tersebut, antara lain kelapa, minyak atsiri, rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan kayu manis serta hasil perikanan.

“Selain itu, yang tidak kalah menariknya adalah bambu tutul yang dapat dijadikan furnitur dan barang kerajinan,” ujar Gati.

Menurutnya, Kota Tidore, Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah strategis sebagai pintu gerbang atau segitiga emas bagi Provinsi Maluku Utara. Ke depannya, diharapkan para IKM di daerah tersebut semakin berkembang dan dapat dijadikan dalam satu kawasan sentra.

"Untuk itu, kami memandang perlu dilakukan kerja sama agar kegiatan yang dilakukan bersinergi, berkesinambungan dan tepat sasaran,” tutur Gati.

Dalam upaya mencapai tujuan MoU ini, Gati menjelaskan, kegiatan akan dimulai dengan penyusunan peta jalan yang dijadikan sebagai pedoman dari pelaksanaan program-program tersebut. Misalnya, Kemenperin akan memfasilitasi sarana untuk pengemasan produk IKM makanan dan minuman.

“Khusus untuk produk pala, kami memiliki peluang cukup besar. Ke depannya yang perlu kami pikirkan, salah satunya adalah pengadaan wadah atau kemasan melalui pendirian rumah kemasan. Selain itu, fasilitasi sarana produksi untuk IKM minyak atsiri,” paparnya.

Kemenperin mencatat, potensi industri di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016, lebih dari 4.000 industri yang didominasi oleh industri pangan sebesar 45,7 persen dengan nilai produksi mencapai Rp 18,8 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.341 orang.

Sedangkan, untuk industri furnitur juga menyimpan potensi yang besar sekitar 12,5 persen, dengan nilai produksi mencapai Rp 11,2 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.607 orang.