Utang Luar Negeri Sektor Swasta Terus Melambat, Apa Artinya?

Kompas.com - 17/01/2017, 19:38 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Utang luar negeri Indonesia (ULN) per November 2016 tercatat tumbuh 3,6 persen secara tahunan (yoy), angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2016 sebesar 6,5 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut disebabkan perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta.

Dengan demikian, ULN per November 2016 tercatat sebesar 316 miliar dollar AS. ULN sektor swasta turun 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan pada bulan Oktober 2016 yang tercatat sebesar 2 persen (yoy).

Bank Indonesia (BI) pun menyatakan perkembangan ULN pada November 2016 masih cukup sehat. Akan tetapi, bank sentral tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN swasta agar memberi keyakinan bahwa ULN bisa berperan optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa memicu risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi.

Nah, apa sebenarnya alasan perlambatan ULN swasta tersebut?

Kepala Mandiri Institute Moekti P Soejachmoen menjelaskan, tantangan yang sebenarnya adaah permintaan.

“Demand tahun kemarin itu lemah. Kalau (permintaan) lemah, untuk apa private sector berusaha? Kan tidak ada yang beli juga?” ujar Moekti kepada awak media di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Pelemahan daya beli tersebut pada akhirnya melemahkan permintaan sektor swasta terhadap pembiayaan atau utang. Oleh sebab itu, daya beli masyarakat juga perlu untuk digenjot agar produktivitas sektor swasta juga bisa terdorong.

Cara tercepat, menurut Moekti, adalah dengan cara menstumulasi sisi permintaan. Ia mencontohkan, beberapa cara adalah dengan subsidi dan transfer dana secara bersyarat.

“Begitu ada pergerakan, ekonomi demand-nya akan naik. Kalau demand meningkat, dengan sendirinya private sector akan bereaksi terhadap demand ini,” ungkap Moekti.

Moekti menuturkan, dengan lemahnya permintaan masyarakat, maka tidak ada alasan bagi sektor swasta untuk berutang guna mendorong produksi. Bagaimana tidak, ujar dia, produk yang masih tersimpan di dalam gudang masih menumpuk.

Di tahun 2017, Moekti memandang sektor swasta akan lebih bergairah dibandingkan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, termasuk di dalamnya adalah keyakinan konsumen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.