Pelaku Usaha Tembakau Keberatan dengan Larangan Iklan Rokok di Televisi

Kompas.com - 18/01/2017, 19:36 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan, rencana larangan iklan rokok di televisi merupakan adopsi dari perjanjian internasional Framework Convention on Tobacco Control (FTCT).

Fungsi FTCT adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok dan telah ada 183 negara di dunia yang meratifikasi FCTC. Sementara Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi ataupun menandatanganinya.

Menurut Soeseno, FTCT tidak sesuai dengan karakteristik Indonesia yang memiliki banyak petani tembakau. Kondisinya sangat berbeda jika dibandingkan Australia dan Singapura yang tidak memiliki petani tembakau.

"Indonesia tidak meratifikasi peraturan tersebut. Di Indonesia, kretek adalah warisan budaya," kata Soeseno dalam acara Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Ke depan, pihaknya berharap keadaan yang menghimpit industri rokok tidak terus menerus terjadi karena tidak semua produksi tembakau untuk kalangan industri.

"Ibu-ibu di Sulawesi sampai saat ini masih banyak yang menginang, mereka menggunakan tembakau, itu buat konsumsi pribadi. Masa, nantinya akan dilarang juga," jelas Soeseno.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo Siswoyo mengatakan, saat ini industri rokok dinilai sebagai bentuk usaha legal dan memiliki hak yang sama dengan industri lain dan iklan di televisi merupakan bentuk sarana komunikasi industri dengan konsumen.

"Sebagai industri yang legal kan sudah sepantasnya kami diberi ruang untuk melakukan komunikasi dengan konsumen. Kita semua harus fair lah terkait hal ini," ujar Budi.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sebetulnya pelarangan iklan rokok di televisi masih menjadi wacana karena masih terjadi silang pendapat di kalangan anggota legislatif. Menurutnya, pembahasan terkait larangan iklan rokok tersebut diprediksi akan memakan waktu, mengingat banyak hal yang akan bersinggungan dengan peraturan ini.

"Kami memahami kalau peraturan tersebut akan bersinggungan dengan banyak aspek. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak pertimbangan," kata Bobby.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.