Konflik Sosial Rugikan Sektor Kelapa Sawit hingga Rp 32,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah penelitian dari Daemeter Consulting dengan tajuk “The Cost of Conflict in Palm Oil in Indonesia” mengungkapkan bahwa konflik sosial memberikan dampak signifikan terhadap perusahaan kelapa sawit.

Penelitian tersebut difokuskan untuk menghitung nilai finansial akibat konflik-konflik sosial yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera.

Presiden Direktur Daemeter Aisyah Sileuw mengatakan, pihaknya menyimpulkan bahwa biaya yang terakumulasi akibat konflik sosial sangat signifikan dan berpotensi menghambat produktivitas perusahaan.

"Namun, sering kali biaya ini diabaikan, padahal juga dapat merugikan komunitas dan pemerintah daerah,” ujar Aisyah melalui keterangan resmi kepada Kompas.com, Rabu (18/1/2017).

Dia menambahkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya yang ditimbulkan akibat konflik sosial di sektor kelapa sawit.

“Kami ingin memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak konflik sosial terhadap perusahaan kelapa sawit dengan cara menghitung seluruh biaya langsung dan tidak langsung, termasuk nilai kerugian aset berwujud maupun tak berwujud," paparnya.

Hasil kajian beberapa studi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian berwujud yang langsung dialami bisnis kelapa sawit akibat dari konflik sosial dapat mencapai 2,5 juta dollar AS, atau sekitar Rp 32,5 miliar (kurs Rp 13.000 per dollar AS). 

Biaya tersebut mewakili 51 hingga 88 persen dari biaya operasional perkebunan kelapa sawit, atau 102 hingga 177 persen dari biaya investasi per hektar per tahun.

Kerugian biaya terbesar disebabkan hilangnya pendapatan operasional perkebunan dan waktu kerja para karyawan yang dialokasikan untuk menanggulangi konflik sosial tersebut.

Penelitian ini juga memperlihatkan kerugian biaya “tersembunyi” (intangible) yang mencapai 9 juta dollar AS berupa kerugian tidak langsung akibat risiko konflik yang berulang atau konflik yang memburuk, kerugian akibat memburuknya reputasi bisnis dan risiko kekerasan terhadap harta benda dan manusia.