Kompas.com - 19/01/2017, 13:11 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia sepakat dengan perubahan konversi dari kontrak karya  menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam proposal yang diajukan Freeport pada Sabtu (14/1/2017) lalu, perusahaan yang berinduk di Amerika  Serikat itu bersedia mengubah statusnya menjadi IUPK. Salah satu syaratnya, ketentuan pajak yang saat ini dinikmati Freeport, yakni naildown tidak berubah menjadi prefilling.

Kemudian, Freeport juga menyodorkan syarat lain ke pemerintah. Apabila diwajibkan membangun smelter selama kurun waktu lima tahun ini, pemerintah harus memberikan kepastian perpanjangan kontrak hingga tahun 2041.

Pemerintah langsung menolak mentah-mentah syarat Freeport tersebut. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, siapapun, tanpa kecuali, harus mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi,  tidak ada negosiasi lagi.

"Harus tunduk. Jadi PP sudah diteken presiden, permen diteken menteri. Semua harus sama kedudukan sama di mata hukum," ungkap dia, Rabu (18/1).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menambahkan, pengajuan perubahan dari kontrak karya menjadi IUPK itu masih dalam proses pengkajian. "Prosesnya masih berjalan," tandasnya.

Asal tahu saja, perubahan status dari kontrak karya menjadi IUPK ini bisa tuntas dalam waktu 14 hari. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama Kementerian ESDM Sujatmiko bilan, hitungan 14 hari menjadi IUPK itu apabila syarat yang sesuai dengan aturan yang ada sudah disepakati.

"Lengkap itu artinya sesuai ketentuan aturan dalam IUPK itu, kalau belum, ya, tidak bisa langsung berubah," ujarnya.

Apabila Freeport belum menyepakati ketentuan yang ada dalam IUPK, sesuai ketentuan, kontrak karya  belum bisa berubah menjadi IUPK. Dengan begituFreeport harus menyetop kegiatan ekspor konsentrat.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyebutkan, pihaknya memang sudah mengajukan konversi dari kontrak karya menjadi IUPK. Hanya saja itu disertai dengan perjanjian stabilitas investasi bagi jaminan kepastian hukum dan fiskal.

Menurutnya, Freeport Indonesia telah menyampaikan komitmen ke pemerintah membangun smelter. "Dan segera melanjutkan pembangunan  setelah hak operasional diperpanjang,“ ungkapnya ke Kontan. (Pratama Guitarra)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Whats New
Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Whats New
CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.