Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Prediksi Kebijakan Fiskal Trump Tak Terlalu Agresif

Kompas.com - 19/01/2017, 18:03 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan diambil sumpahnya pada 20 Januari 2017 mendatang waktu setempat.

Banyak pihak mencemaskan kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun perdagangan yang bakal diterapkan oleh Trump akan memberikan dampak negatif bagi banyak negara di dunia.

Bank Indonesia (BI) memandang, ada dua kebijakan Trump yang akan terus diwaspadai, yakni kebijakan fiskal maupun kebijakan perdagangan.

Meskipun demikian, bank sentral memprediksi kebijakan fiskal yang akan diterapkan Trump tidak akan seagresif seperti yang didengungkan Trump selama masa kampanyenya.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menyebut, kebijakan fiskal yang sangat agresif tampaknya kurang tepat diaplikasikan dalam perekonomian AS.

Alasannya, defisit anggaran AS kini berada pada posisi 4,4 persen dan utang pemerintah AS juga cukup besar, yakni mencapai 106 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Ruang manuver bagi fiskal tidak akan seagresif yang disampaikan. Mungkin ada penyesuaian di kebijakan fiskal,” kata Juda dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Namun demikian, bank sentral akan mewaspadai kebijakan perdagangan yang akan diterapkan oleh pemerintah AS di bawah pimpinan Trump.

Menurut Juda, dampak kebijakan perdagangan AS diprediksi cukup besar. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang dianggap memanipulasi nilai tukar.

Juda menyebut, perlu diingat pula bahwa presiden AS memiliki kewenangan terkait kebijakan perdagangan unilateral kepada negara yang tidak menguntungkan AS.

Negara-negara yang dianggap memiliki risiko besar adalah Vietnam dan Thailand. Adapun China bisa saja terkena kewenangan presiden AS terkait kebijakan perdagangan unilateral tersebut.

Namun demikian, kebijakan-kebijakan itu masih mengandung ketidakpastian. Sehingga, yang bisa dilakukan adalah menunggu pidato kepresidenan Trump pasca dilantik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

The Fed Tahan Suku Bunga, Harga Bitcoin Berpotensi Naik

The Fed Tahan Suku Bunga, Harga Bitcoin Berpotensi Naik

Whats New
Dana 'Stunting' Dipakai untuk Perbaiki Pagar, Anggaran Revolusi Mental Dibelikan Motor Trail

Dana "Stunting" Dipakai untuk Perbaiki Pagar, Anggaran Revolusi Mental Dibelikan Motor Trail

Whats New
Pasar Otomotif Lesu, Perusahaan Pembiayaan Beralih ke Mobil Bekas dan Dana Tunai

Pasar Otomotif Lesu, Perusahaan Pembiayaan Beralih ke Mobil Bekas dan Dana Tunai

Whats New
Pengangkatan Komisaris BUMN: Antara Transparansi dan Kontroversi

Pengangkatan Komisaris BUMN: Antara Transparansi dan Kontroversi

Whats New
Pagu Indikatif Kemenparekraf Rp 1,7 Triliun, Sandiaga Uno Minta Tambah Rp 3 Triliun

Pagu Indikatif Kemenparekraf Rp 1,7 Triliun, Sandiaga Uno Minta Tambah Rp 3 Triliun

Whats New
Bantu UMKM Naik Kelas, Bank Mandiri Hadirkan Mandiri Digipreneur Hub 

Bantu UMKM Naik Kelas, Bank Mandiri Hadirkan Mandiri Digipreneur Hub 

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Whats New
'Startup' Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

"Startup" Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com