BI Prediksi Kebijakan Fiskal Trump Tak Terlalu Agresif

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan diambil sumpahnya pada 20 Januari 2017 mendatang waktu setempat.

Banyak pihak mencemaskan kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun perdagangan yang bakal diterapkan oleh Trump akan memberikan dampak negatif bagi banyak negara di dunia.

Bank Indonesia (BI) memandang, ada dua kebijakan Trump yang akan terus diwaspadai, yakni kebijakan fiskal maupun kebijakan perdagangan.

Meskipun demikian, bank sentral memprediksi kebijakan fiskal yang akan diterapkan Trump tidak akan seagresif seperti yang didengungkan Trump selama masa kampanyenya.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menyebut, kebijakan fiskal yang sangat agresif tampaknya kurang tepat diaplikasikan dalam perekonomian AS.

Alasannya, defisit anggaran AS kini berada pada posisi 4,4 persen dan utang pemerintah AS juga cukup besar, yakni mencapai 106 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Ruang manuver bagi fiskal tidak akan seagresif yang disampaikan. Mungkin ada penyesuaian di kebijakan fiskal,” kata Juda dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Namun demikian, bank sentral akan mewaspadai kebijakan perdagangan yang akan diterapkan oleh pemerintah AS di bawah pimpinan Trump.

Menurut Juda, dampak kebijakan perdagangan AS diprediksi cukup besar. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang dianggap memanipulasi nilai tukar.

Juda menyebut, perlu diingat pula bahwa presiden AS memiliki kewenangan terkait kebijakan perdagangan unilateral kepada negara yang tidak menguntungkan AS.

Negara-negara yang dianggap memiliki risiko besar adalah Vietnam dan Thailand. Adapun China bisa saja terkena kewenangan presiden AS terkait kebijakan perdagangan unilateral tersebut.

Namun demikian, kebijakan-kebijakan itu masih mengandung ketidakpastian. Sehingga, yang bisa dilakukan adalah menunggu pidato kepresidenan Trump pasca dilantik.