YLKI: Aduan Konsumen soal Belanja "Online" Meningkat Signifikan

Kompas.com - 23/01/2017, 22:08 WIB
Ketua Harian Pengurus YLKI Tulus Abadi saat konfrensi pers di Kantor YLKI Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017). Pramdia Arhando JuliantoKetua Harian Pengurus YLKI Tulus Abadi saat konfrensi pers di Kantor YLKI Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan perilaku belanja masyarakat dari belanja konvensional menjadi belanja online di Indonesia memiliki beberapa permasalahan. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, salah satu permasalahan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat adalah belum kuatnya pengawasan terhadap e-commerce.

Berdasarkan data YLKI, e-commerce menempati peringkat ketiga dari total pengaduan sebanyak 781 pengaduan langsung dan 1.038 melalui telepon.

"Pengaduan e-commerce melonjak menjadi urutan tiga besar. Biasanya tidak pernah mencapai tiga besar, tapi tahun ini naik peringkat. Memang di negara lain e-commerce juga menjadi kendala," ujar Tulus saat konferensi pers YLKI di Kantor YLKI, Pancoran, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Dia menjelaskan, aduan belanja online terus meningkat setiap tahunnya yang pada 2016 telah menempati posisi tiga besar padahal 2014 lalu tidak masuk dalam 10 besar aduan konsumen.

Tren pengaduan konsumen terhadap e-commerce terbagi dalam enam masalah utama, seperti barang tidak dikirim, pembatalan sepihak, proses pengembalian uang, misleading information, hingga penyelesaian sengketa.

Menurut Tulus, masalah-masalah yang sering diadukan konsumen bukanlah permasalahan dari penjual, melainkan sistem dari e-commerce.

"Yang saya lihat, permasalahan bukan dari penjual atau pada pembayaran, tapi permasalahan sistemik. Jadi dari sistem yang harus dijaga melalui regulasi," jelas Tulus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan itu, Tulus melihat, konsumen di Indonesia masih belum berdaya. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya konsumen yang mengalami masalah dan belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

Di sisi lain, fokus pemerintah masih dinilai kurang serius menghadapi tantangan perlindungan konsumen pada era digital saat ini yang masalahnya semakin kompleks.

"Bukti masyarakat Indonesia belum berdaya adalah dari Indikator Keberdayaan Konsumen (IKK) hanya 31. Berbeda dengan Eropa yang IKK-nya mencapai 52 menandakan masyarakatnya sudah berdaya," paparnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Whats New
Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Whats New
PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X