Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Belum Telaah Dasar Hukum Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

Kompas.com - 24/01/2017, 17:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution belum mau buka-bukaan terkait rencana pemerintah memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan produktif alias tanah "nganggur".

"Itu kami belum mau ngomong itu," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

(Baca: Tanah "Nganggur" Akan Dikenai Pajak Progresif )

Menurut Darmin, pemerintah belum bisa memastikan apa dasar hukum kebijakan pajak progresif terhadap tanah menganggur tersebut. Sebab belum ada telaah mendalam terkait dasar hukumnya.

"Saya belum cek betul apakah harus masuk ke undang-undang (baru) atau bisa dengan undang-undang yang ada. Saya belum bisa jawab," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenarkan kabar rencana pemerintah memajaki secara progresif tanah yang menganggur alias tidak digunakan secara produktif.

"Iya, kami akan koordinasi antarpemerintah. Pak Presiden kan sudah menyampaikan berkali-kali kalau masalah tanah adalah salah satu faktor produksi yang penting," ujar Menkeu di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, di dalam perekonomian satu negara, peran tanah memang sangat strategis untuk menciptakan produktivitas ekonomi bila dimanfaatkan dengan baik.

Namun kenyataanya, tidak semua tanah dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Tanah justru kerap didiamkan dalam kurun waktu tertentu sembari menunggu harga tanahnya naik.

Oleh karena itu pemerintah mengkaji rencana memajaki secara progresif tanah menganggur sehingga ada penerimaan lebih ke kas negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sempat menyoroti banyaknya pihak yang melakukan investasi tanah sehingga harga tanah semakin melambung.

Akibatnya, masyarakat kecil yang membutuhkan tanah justru tidak mampu membeli tanah lantaran harganya yang terus meninggi.

Kompas TV Penerimaan Pajak Tertinggi, Pemasukan Cukai Berkurang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Hati-hati Penipuan Catut Tim Manajemen

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Hati-hati Penipuan Catut Tim Manajemen

Whats New
Luhut: Kenaikan Harga MinyaKita akibat Pasokan Domestik Kurang

Luhut: Kenaikan Harga MinyaKita akibat Pasokan Domestik Kurang

Whats New
Asosiasi Pedagang Pasar Minta Kebijakan Beli Minyakita Pakai KTP Diawasi Ketat

Asosiasi Pedagang Pasar Minta Kebijakan Beli Minyakita Pakai KTP Diawasi Ketat

Whats New
Pembatasan BBM, Pertamina: 4,3 Juta Kendaraan Terdaftar di MyPertamina

Pembatasan BBM, Pertamina: 4,3 Juta Kendaraan Terdaftar di MyPertamina

Whats New
Pusat Perbelanjaan Makin Ramai, Layanan Pijat Refleksi Pelepas Penat Makin Cuan

Pusat Perbelanjaan Makin Ramai, Layanan Pijat Refleksi Pelepas Penat Makin Cuan

Smartpreneur
Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Whats New
Berkaca dari Skandal 'Goreng Saham' Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Berkaca dari Skandal "Goreng Saham" Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

Whats New
Rinciannya Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Rinciannya Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Whats New
JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

Whats New
Premi Asuransi Jiwa Anjlok, Ketua OJK: Ini Menunjukkan Mutlaknya Penyelesaian Perusahaan Bermasalah

Premi Asuransi Jiwa Anjlok, Ketua OJK: Ini Menunjukkan Mutlaknya Penyelesaian Perusahaan Bermasalah

Whats New
Melemah, IHSG Sesi I Berakhir di Bawah 6.900

Melemah, IHSG Sesi I Berakhir di Bawah 6.900

Whats New
BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen Sepanjang 2022

BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen Sepanjang 2022

Whats New
Momen Batu Bara di Eropa Berakhir, Bagaimana Target Ekspor Indonesia?

Momen Batu Bara di Eropa Berakhir, Bagaimana Target Ekspor Indonesia?

Whats New
Viral Pasien Kanker 'Dicuekin' Dokter RSUD Ciawi, Dirut BPJS Kesehatan: Sekarang Sedang Dirawat

Viral Pasien Kanker "Dicuekin" Dokter RSUD Ciawi, Dirut BPJS Kesehatan: Sekarang Sedang Dirawat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+