Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Belum Telaah Dasar Hukum Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

Kompas.com - 24/01/2017, 17:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution belum mau buka-bukaan terkait rencana pemerintah memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan produktif alias tanah "nganggur".

"Itu kami belum mau ngomong itu," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

(Baca: Tanah "Nganggur" Akan Dikenai Pajak Progresif )

Menurut Darmin, pemerintah belum bisa memastikan apa dasar hukum kebijakan pajak progresif terhadap tanah menganggur tersebut. Sebab belum ada telaah mendalam terkait dasar hukumnya.

"Saya belum cek betul apakah harus masuk ke undang-undang (baru) atau bisa dengan undang-undang yang ada. Saya belum bisa jawab," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenarkan kabar rencana pemerintah memajaki secara progresif tanah yang menganggur alias tidak digunakan secara produktif.

"Iya, kami akan koordinasi antarpemerintah. Pak Presiden kan sudah menyampaikan berkali-kali kalau masalah tanah adalah salah satu faktor produksi yang penting," ujar Menkeu di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, di dalam perekonomian satu negara, peran tanah memang sangat strategis untuk menciptakan produktivitas ekonomi bila dimanfaatkan dengan baik.

Namun kenyataanya, tidak semua tanah dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Tanah justru kerap didiamkan dalam kurun waktu tertentu sembari menunggu harga tanahnya naik.

Oleh karena itu pemerintah mengkaji rencana memajaki secara progresif tanah menganggur sehingga ada penerimaan lebih ke kas negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sempat menyoroti banyaknya pihak yang melakukan investasi tanah sehingga harga tanah semakin melambung.

Akibatnya, masyarakat kecil yang membutuhkan tanah justru tidak mampu membeli tanah lantaran harganya yang terus meninggi.

Kompas TV Penerimaan Pajak Tertinggi, Pemasukan Cukai Berkurang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Whats New
'Startup' Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

"Startup" Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com