Pemerintah Belum Telaah Dasar Hukum Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

Kompas.com - 24/01/2017, 17:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution belum mau buka-bukaan terkait rencana pemerintah memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan produktif alias tanah "nganggur".

"Itu kami belum mau ngomong itu," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

(Baca: Tanah "Nganggur" Akan Dikenai Pajak Progresif )

Menurut Darmin, pemerintah belum bisa memastikan apa dasar hukum kebijakan pajak progresif terhadap tanah menganggur tersebut. Sebab belum ada telaah mendalam terkait dasar hukumnya.

"Saya belum cek betul apakah harus masuk ke undang-undang (baru) atau bisa dengan undang-undang yang ada. Saya belum bisa jawab," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenarkan kabar rencana pemerintah memajaki secara progresif tanah yang menganggur alias tidak digunakan secara produktif.

"Iya, kami akan koordinasi antarpemerintah. Pak Presiden kan sudah menyampaikan berkali-kali kalau masalah tanah adalah salah satu faktor produksi yang penting," ujar Menkeu di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, di dalam perekonomian satu negara, peran tanah memang sangat strategis untuk menciptakan produktivitas ekonomi bila dimanfaatkan dengan baik.

Namun kenyataanya, tidak semua tanah dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Tanah justru kerap didiamkan dalam kurun waktu tertentu sembari menunggu harga tanahnya naik.

Oleh karena itu pemerintah mengkaji rencana memajaki secara progresif tanah menganggur sehingga ada penerimaan lebih ke kas negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sempat menyoroti banyaknya pihak yang melakukan investasi tanah sehingga harga tanah semakin melambung.

Akibatnya, masyarakat kecil yang membutuhkan tanah justru tidak mampu membeli tanah lantaran harganya yang terus meninggi.

Kompas TV Penerimaan Pajak Tertinggi, Pemasukan Cukai Berkurang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Work Smart
Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Whats New
Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Whats New
BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

Whats New
BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

Rilis
Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Whats New
Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Whats New
BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

Whats New
Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Whats New
IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Work Smart
Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Whats New
Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Whats New
Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Whats New
Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.