Jika Direstui Pemerintah, Inalum Siap Beli Saham Freeport

Kompas.com - 25/01/2017, 12:30 WIB
Pemandangan area tambang Grasberg Mine di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikelola PT Freeport Indonesia, Minggu (15/2). Lubang menganga sedalam 1 kilometer dan berdiameter sekitar 4 kilometer itu telah dieksploitasi Freeport sejak tahun 1988. Hingga kini, cadangan bijih tambang di Grasberg Mine tersisa sekitar 200 juta ton dan akan benar-benar habis pada 2017. KOMPAS/PRASETYOPemandangan area tambang Grasberg Mine di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikelola PT Freeport Indonesia, Minggu (15/2). Lubang menganga sedalam 1 kilometer dan berdiameter sekitar 4 kilometer itu telah dieksploitasi Freeport sejak tahun 1988. Hingga kini, cadangan bijih tambang di Grasberg Mine tersisa sekitar 200 juta ton dan akan benar-benar habis pada 2017.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan siap mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Namun syaratnya, tambang yang dikelola harus feasible.

"Kalau dari sisi keuangan selama proyeknya feasible, financing pasti datang, jadi tidak masalah," ujar Direktur Utama Inalum, Winardi Sunoto di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Namun demikian, terkait keputusan dibolehkan atau tidaknya membeli 51 persen saham Freeport, pihaknya lebih menyerahkan kepada pemegang saham mayoritas yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.

Winardi menambahkan, potensi BUMN seperti Inalum untuk membeli saham Freeport cukup terbuka lebar.

Apalagi, dengan adanya rencana pembentukan induk usaha (holding) di berbagai sektor akan semakin memperkuat struktur permodalan BUMN.

"Artinya, tujuan (membeli 51 persen saham Freeport) ada di dalam itu," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa pemerintah tengah merampungkan aturan divestasi saham perusahaan tambang.

Di dalam aturan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan beberapa lembaga prioritas yang dapat membeli saham tersebut, di antaranya pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta nasional dan pasar modal.

(Baca: Luhut Tegaskan Pemerintah Harus Miliki Mayoritas Saham Freeport)

Sekadar informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dengan aturan baru tersebut, Freeport yang telah berproduksi lebih dari 10 tahun memiliki kewajiban menyerahkan 51 persen sahamnya pada negara.

Kompas TV Pemerintah Tolak Syarat Freeport Untuk Ubah Kontraknya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Rilis
Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Whats New
Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Whats New
BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

Whats New
Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Earn Smart
Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Whats New
Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Whats New
Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Rilis
Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Whats New
Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
 Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Spend Smart
Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Whats New
Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Whats New
Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.