Menhub: Pengalihan Pelabuhan Tanjung Priok Jadi "Hub" Hanya Sementara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pengalihan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub internasional peti kemas sifatnya hanya sementara.

Menurut dia, pengalihan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub, karena pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang belum selesai.

"Itu temporary saja, karena Kuala Tanjung belum berfungsi jadi yang namanya hubnya di Tanjung Priok," ujar Budi Karya saat ditemui usai diskusi Teras Kita di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Budi Karya menuturkan, jika pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan telah selesai, maka bisa juga dijadikan hub internasional peti kemas.

Selain itu, dirinya juga tidak akan mengubah Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) terkait dengan penetapan hub internasional pelabuhan Kuala Tanjung. Namun, dirinya tidak menyebutkan kapan penetapan hub internasional tersebut.

"Nanti kalau Kuala Tanjung udah eksis misalnya dua tahun lagi, kami akan jadikan hub," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

RIPN tersebut juga menjelaskan kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok (bersama dengan Pelabuhan Patimban secara komplementer) sebagai pelabuhan hub internasional petikemas adalah tepat.

Hal tersebut dikarenakan adanya skenario pengembangan pelabuhan hub internasional yang diperkirakan akan meningkatkan mode share angkutan laut sebesar 6,42 persen atau sekitar 0,30 persen dari kondisi eksisting.

Terlebih pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam pengembangan tol laut, terutama dalam menyediakan waktu serta biaya pelayaran yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional.