Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pajak Progresif Bisa Memotong Rantai Spekulan Tanah

Kompas.com - 26/01/2017, 11:10 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pengembang mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif tanah yang menganggur. 

Pengembang berharap, kebijakan ini dapat memutus mata rantai spekulan tanah yang membuat harga bahan baku industri properti mahal. Sebab harga tanah yang tinggi membuat harga jual rumah tidak terjangkau masyarakat.

"Saya kira bagus buat pengembang, karena selama ini adanya spekulan tanah memang sangat menyulitkan,” kata Sekretaris Perusahaan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus Santoso Brotosiswojo kepada Kompas.com, Kamis (26/1/2017).

Sementara menurut Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk (DILD) Theresia Rustandi, spekulan tanah biasa masuk ke suatu wilayah mendahului para pengembang.

Spekulan juga acapkali masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi rencana proyek pemerintah dan menghambat proses pembebasan lahan.

“Kawasan yang diincar mana saja, yang pasti kalau pemerintah punya suatu rencana di situ, itu spekulan tanah langsung masuk. Atau mereka tahu ada pengembang mau masuk situ. Nah mereka cepat tuh, lincah menguasai tanah di situ,” kata Theresia kepada Kompas.com.

Bagi industri properti, tanah merupakan bahan baku produksi yang akan dikembangkan menjadi perumahan atau bangunan komersial.

Tanah yang dimiliki pengembang, sudah jelas peruntukannya, yang dapat dilihat dari Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Hal itu berbeda dari yang dilakukan spekulan yang hanya mencari untung, dan justru kata Theresia “merusak” harga tanah di suatu wilayah.

“Harga tanahnya jadi lebih mahal. Sehingga pengembang harus bangun dan jual rumah dengan harga yang mahal juga karena bahan bakunya sudah mahal gara-gara spekulan tanah,” ucap Theresia.

Masih Dikaji

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden yang juga dewan penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sebelumnya mengatakan, pemerintah tengah mengkaji objek pajak tanah progresif, termasuk definisi tanah idle, lokasi lahan, luas wilayah, dan tarif.

Ia berharap regulasi ini dapat menekan aksi spekulan tanah tanpa mengganggu iklim investasi properti.

“Mereka (pemerintah) sedang bicarakan itu, minimal luas tanahnya dan lain-lain, supaya tidak mengganggu iklim investasi properti,” kata Sofjan di Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Sekadar informasi, rencana ini berawal dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyoroti banyaknya pihak yang melakukan investasi tanah sehingga harga tanah semakin melambung.

Di sisi lain, masyarakat kecil yang membutuhkan tanah justru tidak mampu membeli tanah lantaran harganya yang terus meninggi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Ani) pun membenarkan pemerintah tengah memproses regulasi pajak progresif tanah.

Ani menuturkan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, masalah tanah adalah salah satu faktor produksi yang penting.

“Ini (tanah) bisa menyelesaikan masalah kesenjangan, produktivitas, bisa menyelesaikan masalah pajak,” ucap Ani di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Kompas TV Penerimaan Pajak Tertinggi, Pemasukan Cukai Berkurang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

IFG Life Terima Pengalihan Polis Senilai Rp 37,89 Triliun dari Jiwasraya

IFG Life Terima Pengalihan Polis Senilai Rp 37,89 Triliun dari Jiwasraya

Whats New
Kuartal I-2024, Laba Bersih Bank Amar Naik 41,9 Persen Jadi Rp 48,86 Miliar

Kuartal I-2024, Laba Bersih Bank Amar Naik 41,9 Persen Jadi Rp 48,86 Miliar

Whats New
Per 1 Juni, Pengembalian Dana Pembatalan Tiket Kereta Jadi 7 Hari

Per 1 Juni, Pengembalian Dana Pembatalan Tiket Kereta Jadi 7 Hari

Whats New
Menko Airlangga Minta Masyarakat Pahami Dulu Ketentuan Potongan Gaji untuk Tapera

Menko Airlangga Minta Masyarakat Pahami Dulu Ketentuan Potongan Gaji untuk Tapera

Whats New
Menko Airlangga Targetkan Pendapatan Per Kapita 30.000 Dollar AS Jika RI Gabung OECD

Menko Airlangga Targetkan Pendapatan Per Kapita 30.000 Dollar AS Jika RI Gabung OECD

Whats New
Turun, Lifting Minyak 2025 Ditargetkan Capai 597.000 Barrel Per Hari

Turun, Lifting Minyak 2025 Ditargetkan Capai 597.000 Barrel Per Hari

Whats New
Bank Amar Bakal Tebar Dividen Rp 55 Miliar dari Laba 2023

Bank Amar Bakal Tebar Dividen Rp 55 Miliar dari Laba 2023

Whats New
Bank Raya Buka Suara Soal Pengunduran Diri Komisaris Independen

Bank Raya Buka Suara Soal Pengunduran Diri Komisaris Independen

Whats New
Dampak Aturan Iuran Tapera bagi Industi Asuransi Jiwa Indonesia

Dampak Aturan Iuran Tapera bagi Industi Asuransi Jiwa Indonesia

Whats New
Peritel Minta Relaksasi Harga Gula Diperpanjang

Peritel Minta Relaksasi Harga Gula Diperpanjang

Whats New
Penerbangan Haji Perdana di Aceh Hari Ini, Kemenhub Lakukan Inspeksi

Penerbangan Haji Perdana di Aceh Hari Ini, Kemenhub Lakukan Inspeksi

Whats New
IHSG Turun 113 Poin, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.160

IHSG Turun 113 Poin, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.160

Whats New
Kemendag Sebut 2 Sisi Industri Tembakau, Berpeluang Hasilkan Cuan tapi Rugikan Kesehatan

Kemendag Sebut 2 Sisi Industri Tembakau, Berpeluang Hasilkan Cuan tapi Rugikan Kesehatan

Whats New
Shopee Raih Penghargaan Mitra Swasta Terbaik dari Pos Indonesia

Shopee Raih Penghargaan Mitra Swasta Terbaik dari Pos Indonesia

Whats New
Luhut: Indonesia Akan Bangun Industri Minyak Jelantah Pengganti Avtur

Luhut: Indonesia Akan Bangun Industri Minyak Jelantah Pengganti Avtur

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com