Presiden Jokowi Minta "Holding"-isasi BUMN Segera Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta holdingisasi BUMN dilakukan dengan hati-hati, dengan kalkulasi yang matang, tidak asal gabung, asal besar, namun tetap harus dengan catatan-catatan.

"Kalkulasinya yang matang, menaati undang-undang yang ada, betul-betul ini harus dijaga, ini ada prosesnya yang harus dilakukan," ujar Presiden seperti dilansir dari situs resmi Sekrtariat Kabinet, Kamis (26/1/2017).

Menurut Presiden, ke depan harus dikalkulasi betul masalah yang berkaitan dengan kendali manajemen, supervisi, tata kelola, efisiensi, dan beban finansialnya seperti apa.

"Jangan sampai BUMN yang baik malah terbebani yang tidak baik, yang baik menjadi tidak baik," terangnya.

Diakui Presiden, dengan holding akan mendapatkan sebuah lompatan, karena modal perusahaan menjadi tambah besar dan mudah dalam mencari pendanaan.

Karena itu, Presiden menyarankan agar dilibatkan banyak institusi, dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN.

"Saya optimis sekali kita akan menjadi baik, BUMN akan menjadi baik. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, hati-hati," tegas Presiden.

Mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis, Presiden Jokowi mengemukakan, banyak sekali sekarang ini peluang-peluang yang sebetulnya tidak pernah dipikirkan.

Ia memberi contoh BPO (busniness process outsourcing) yang tidak pernah dilirik, padahal di Filipina per tahun bisa mencapai turn over-nya 25 miliar dollar Amerika Serikat (AS), dan bisa mengangkut 130.000 tenaga kerja anak-anak muda.

Menurut Presiden, Indonesia tidak usah mengikuti Filipina, karena bisnis jasa yang lain masih banyak, yang mulai tumbuh, tetapi tidak ada yang mendorong, seperti hal-hal yang berkaitan dengan jasa animasi, jasa desain, untuk masuk ke bisnis internasional.

"Kenapa tidak hal-hal seperti itu yang mulai harus kita pikirkan. Jangan berkutat dengan bisnis-bisnis konvensional yang sudah berpuluh-puluh tahun kita geluti, padahal ada bisnis-bisnis baru yang juga menjanjikan, yang saya kira perlu perintisan, BUMN saya kira memiliki peluang untuk masuk ke hal-hal yang tadi saya sampaikan," tutur Presiden.

Hal yang berkaitan dengan perbankan, Presiden Jokowi menitipkan kepada semua direksi, komisaris utama, agar arahnya itu ke usaha-usaha kecil, ke usaha-usaha menengah, ke produksi-produksi profesi petani, nelayan, daerah dan ke desa-desa.

Sementara yang berkaitan dengan governance, Presiden meminta semua BUMN betul-betul jangan sampai ada yang kena masalah lagi, baik dirutnya, direksi, sampai yang ada di bawah direksi.

"Hati-hati semuanya, karena sekarang ini era keterbukaan. Saudara-saudara melakukan kesalahan sekarang, ketemunya baru lima tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau nggak ambil, ya jangan takut," pesan Presiden Jokowi.