Ombudsman Mengendus Dugaan Praktik Pungli di Perum Perindo Belawan

Kompas.com - 27/01/2017, 17:00 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, ada dugaan pungli di Perum Perindo Belawan, Jumat (27/1/2017) Kontributor Medan, Mei LeandhaKepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, ada dugaan pungli di Perum Perindo Belawan, Jumat (27/1/2017)
|
EditorAprillia Ika

MEDAN, KOMPAS.com - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengendus adanya praktik pungutan liar ( pungli) dalam pengelolaan lahan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan (PPSB) oleh Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) cabang Belawan.

Dugaan pungli terjadi kepada para pengusaha perikanan, yakni adanya kenaikan tarif secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa melibatkan pembicaraan dengan para pengusaha selaku stakeholder.

"Berdasarkan keterangan para pelaku usaha, saya menduga terjadi pungli di Perum Perindo Belawan. Alasannya, penarikan uang dari para pengusaha ada yang tidak memakai dasar hukum," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar, Jumat (27/1/2017).

Laporan para pengusaha ke Ombudsman menyebutkan, kebijakan yang dibuat Perum Perindo tidak fair. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 31 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik tidak boleh menaikkan tarif secara sepihak.

“Seharusnya dibicarakan dulu, Perum Perindo sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak boleh sewenang-wenang menaikkan tarif,” ujarnya.

Kenaikan tarif tersebut sangat signifikan, yakni hampir mencapai 500 persen lebih dan dalam jangka waktu yang cepat. Sebab tarif lama baru diberlakukan di 2014.

Masalah lain, ada kutipan biaya kompensasi tanpa standar, para pelaku usaha dikenakan kutipan berbeda-beda. “Apa standar penarikan biaya kompensasi ini. Kalau tidak ada payung hukumnya itu disebut pungli. Pungli itu adalah kutipan yang tidak memiliki dasar hukum,” ungkapnya.

Ombudsman Sumatera Utara akan mengundang Perum Perindo untuk menanyakan langsung dugaang pungli itu, supaya bisa diambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Pasalnya, sampai hari ini para pengusaha tidak memiliki kepastian hukum dan kejelasan atas lahan yang mereka sewa. A

palagi sudah banyak banyak waktu sewa yang habis tetapi kontrak baru belum dibuat karena kenaikan tarif baru sangat memberatkan.

"Pengusaha masih menunggu ada kebijakan dari Perum yang tidak menghambat mereka dalam berusaha," kata Abyadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X