Pajak Progresif Tanah "Nganggur", Baiknya Dikenakan ke PPh atau PBB?

Kompas.com - 28/01/2017, 16:00 WIB
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxiation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo  di Jakarta, Selasa (9/8/2016) Yoga Sukmana/Kompas.comDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxiation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (9/8/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menggodok rencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif atau nganggur (idle).

Termasuk mengkaji opsi apakah ketentuan itu akan masuk ke Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Namun menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, pemerintah bisa memasukan pajak progresif tanah nganggur ke PPh dan PBB sekaligus.

"Ini bisa ke PPh dan PBB," kata Yustinus kepada Kompas.com, Jakarta, Sabtu (28/1/2017).

Bila menggunakan PPh, pajak progresif tanah akan dikenakan saat tanah itu dialihkan atau dijual.

Skema besarannya bisa berdasarkan jumlah pengalihan kepemilikan lahan dan produktifitas penggunaan tanah tersebut.

Sedangkan bila menggunakan PBB, pemerintah bisa mengenakan pajak progresif setiap tahun.

Hanya saja, pemerintah harus mengubah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama ini, PPB P2 untuk pedesaan dan perkotaan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Meski begitu, rencana pajak progresif tanah nganggur masuk ke PBB bisa berjalan lebih cepat.

Menurut Yustinus, Pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Whats New
Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Whats New
Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Whats New
Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

BrandzView
Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Whats New
Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Whats New
Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Whats New
Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Whats New
Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Whats New
Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Whats New
Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Whats New
Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Whats New
Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Whats New
Tanggapi Pembentukan Nusantara Life, Nasabah Jiwasraya: Kami Ingin Uang Kami Kembali

Tanggapi Pembentukan Nusantara Life, Nasabah Jiwasraya: Kami Ingin Uang Kami Kembali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X