Penghitungan Kontrak Bagi Hasil Kotor Migas Dinilai Terlalu Rumit

Kompas.com - 29/01/2017, 19:17 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Penghitungan besaran bagi hasil pada saat persetujuan pengembangan lapangan dalam kontrak bagi hasil kotor atau gross split dinilai terlalu banyak dan rumit.

Mengacu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, ada 12 komponen variabel dan dua komponen progresif yang ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split).

“Variabel yang sampai belasan itu justru menjadi rumit,” kata Direktur Eksekutif Reforminers Institute Komaidi Notonegoro dalam sebuah diskusi, Minggu (29/1/2017).

Padahal, sambung Komaidi, aturan bagi hasil kotor ini dikeluarkan untuk mempermudah administrasi sehingga menarik bagi investor industri minyak dan gas bumi (migas).

Berdasarkan Permen ESDM 8/2017, base split atau bagi hasil dasar untuk minyak bumi adalah sebesar 57 persen bagian negara dan 43 persen bagian kontraktor. Sedangkan untuk gas bumi pembagiannya, sebesar 52 persen bagian negara dan 48 persen bagian kontraktor.

Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, bagi hasilnya disesuaikan berdasarkan 12 komponen variable dan dua komponen progresif.

Kedua belas komponen variabel itu antara lain, status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir serta kandungan karbon-dioksida.

Komponen lainnya yakni kandungan hidrogen sulfida, berat jenis minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada masa pengembangan lapangan, dan tahapan produksi.

“Belum lagi, ada komponen harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksi minyak bumi untuk menentukan split di bulan-bulan berjalan,” imbuh Komaidi.

Direktur Indonesia Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah melihat, pemerintah tidak ingin terlalu banyak negosiasi dengan kontraktor sehingga komponen yang digunakan untuk menghitung bagi hasil antara negara dan kontraktor dalam kontrak gross split, dituliskan secara detil.

“Sepertinya kekhawatiran itu wajar dan bagus. Tetapi sekarang ini, over do it,” ucap Sammy. Ia pun berharap agar pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM terbuka untuk melihat kerumitan aturan ini. “Komponen disederhanakan, jangan sampai 12 variabel, karena itu rumit,” kata Sammy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.