Lewat Pajak Progresif, Pemerintah Mau Bikin "Shock" Spekulan Tanah

Kompas.com - 30/01/2017, 17:30 WIB
KOMPAS.COM/Dhanang David
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua BPN RI Sofyan Djalil saat menghadiri acara Forum Ekonomi Nusantara pada Rabu  (14/12/2016), di Grand Ballroom Hotel Pullman, Thamrin.
KOMPAS.COM/Dhanang David Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua BPN RI Sofyan Djalil saat menghadiri acara Forum Ekonomi Nusantara pada Rabu (14/12/2016), di Grand Ballroom Hotel Pullman, Thamrin.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku sangat serius menggodok rencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif atau nganggur (idle). Meski baru sebatas rencana, tetapi isu tersebut sudah dilempar ke publik.

"Supaya orang tidak melakukan spekulasi," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Pemerintah tidak ingin memberikan ruang lebar kepada para spekulan membeli tanah namun tidak digunakan untuk kepentingan produktif. Tanah itu justru didiamkan sembari menunggu harga melambung.

Di mata pemerintah, investasi tanah model itu justru mendistorsi investasi. Padahal banyak model investasi lainnya yang justru lebih bermanfaat untuk meningkatkan produktivItas. Atau tutur Sofyan, bisa juga dana itu disimpan di bank sehingga menjadi bisa dimanfaatkan untuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

"(Jadi) Ini bukan gertakan. Serius ini. Sangat serius. Kalau sudah jadi nanti peraturannya, kami akan jelaskan," kata Sofyan.

Pemerintah sendiri masih menggodok rencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif atau nganggur (idle). Termasuk mengkaji opsi apakah ketentuan itu akan masuk ke Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, pemerintah bisa memasukkan pajak progresif tanah nganggur ke PPh dan PBB sekaligus. "Ini bisa ke PPh dan PBB," kata Yustinus kepada Kompas.com, Jakarta, Sabtu (28/1/2017).

Bila menggunakan PPh, pajak progresif tanah akan dikenakan saat tanah itu dialihkan atau dijual. Skema besarannya bisa berdasarkan jumlah pengalihan kepemilikan lahan dan produktifitas penggunaan tanah tersebut.

Adapun bila menggunakan PBB, pemerintah bisa mengenakan pajak progresif setiap tahun. Hanya saja, pemerintah harus mengubah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X