Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaku Industri Kertas Nasional Masih Keluhkan Tingginya Harga Gas

Kompas.com - 30/01/2017, 18:15 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta kepada pemerintah agar kelompok industri kertas masuk ke dalam daftar industri yang mendapatkan penurunan harga gas industri.

Hal ini agar mendorong industri pulp (bubur kertas) dan kertas nasional dapat bersaing dikancah dunia dengan meningkatkan ekspor produk ke luar negeri.

Ketua Umum APKI Aryan Warga Dalam mengatakan, saat ini harga gas untuk industri pulp dan kertas dalam negeri dipatok sebesar 9 dollar AS sampai 11 dollar AS per Million British Thermal Unit (MMbtu).

Dengan rentang harga gas tersebut, dinilai masih memberatkan dan membuat industri kesulitan dalam bersaing dengan produk kertas dari negara lain.

"Terkait harga gas, saat ini sekitar 9 dollar AS sampai 11 dollar AS. Ini masih cukup berat. Di mana kebijakan pemerintah mengalokasikannya untuk 7 industri, namun saat ini baru 3 industri yang mendapatkan penurunan harga gas," ujar Aryan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Direktur Eksekutif APKI Liana Brastasida mengungkapkan, harga gas industri di Indonesia termasuk tinggi jika dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Harga gas di negara kawasan Asia Tenggara lainnya sudah di bawah 6 dollar AS per MMBtu.

"Di negara ASEAN ini jauh lebih murah, di bawah 6 dollar AS," kata dia.

Menurutnya, sektor industri kertas dalam negeri telah mampu menjadi produsen nomor tiga di Asia dan nomor satu di ASEAN.

Dirinya menegaskan, bukan tidak mungkin jika harga gas industri kertas di Indonesia masih mahal, maka posisi Indonesia sebagai produsen kertas terbesar di ASEAN bisa tersalip negara lain.

"Padahal di ASEAN kita ini penghasil kertas nomor satu, dan di Asia nomor tiga. Kalau tidak diturunkan, kita tidak akan bisa mempertahankan posisi itu. Kalau harga gas turun, kita bisa lebih bersih dan kompetitif," jelasnya.

Kalkulasi Ulang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional, dan mendorong daya saing produk-produk industri di pasaran dunia.

Untuk itu, Presiden meminta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi agar bisa konkret dampaknya.  Sehingga dampaknya bukan hanya pada peningkatan daya saing produk, tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.

(Baca: Jokowi Minta Harga Gas Dikalkulasi Ulang)

Kompas TV Harga Minyak Tanah & Gas Mahal, Warga Pindah ke Kayu Bakar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com