Tokoh Adat Protes Pembentukan Badan Otorita Danau Toba

Kompas.com - 30/01/2017, 21:00 WIB
Perlombaan solu di Pantai Hutanagodang Muara dalam Festival Danau Toba 2016 di Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (10/9/2016). Nursita SariPerlombaan solu di Pantai Hutanagodang Muara dalam Festival Danau Toba 2016 di Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (10/9/2016).
|
EditorAprillia Ika

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) DR Effendi MS Simbolon memprotes pembentukan Badan Otorita Danau Toba (BODT) sebagai pengelola pariwisata di daerah tersebut.

Menurut dia, pembentukan badan otorita ini tidak perlu. Sebab hanya akan membentuk sekat pemisah, bukannya untuk membangun dan memberdayakan warga.

Hal ini diucapkannya usai usai menghadiri Pesta Bona Taon 2017 PSBI wilayah Medan dan Sumatera Utara, Senin (30/1/2017).

"Saya kurang sependapat untuk membangun kawasan Danau Toba harus dengan badan otorita. Kita memerlukan pembangunan tapi tidak harus membentuk badan otorita karena sudah tidak jamannya lagi badan otorita. Sepanjang Indonesia ini ada, badan otorita selalu hasilnya negatif," papar dia.

Menurut dia, pemerintah terlalu tergesa-gesa membentuk Badan Otorita Danau Toba (BODT). Padahal, jauh lebih baik jika memberikan kepercayaan kepada masing-masing kabupaten/kota yang ada di kawasan tersebut untuk berkembang.

"Dari 10 destinasi yang dicanangkan pemerintah, hanya satu yang dibentuk badan otorita. Apakah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada aparat kita? Kalau sama aparat saja tidak percaya, bagaimana lagi kepada masyarakat adat dan desanya? Ini yang esensinya menjadi bias," ujar anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu.

Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kembali pembentukan badan otorita karena hanya mengeklusifkan satu daerah yang nantinya tidak berdampak kepada kawasannya.

Sebab yang dijual dari kawasan Danau Toba adalah alamnya sementara saat ini alamnya sudah rusak.

Effendi mengajak untuk merestorasi dan merehabilitasi lingkungannya, menghidupkan kembali kawasan hutan dan daerah tangkapan air serta penduduk sekitar danau.

"Ini yang harus dibenahi, bukan harus diekslusifkan menjadi badan otorita," katanya lagi.

Zonasi Halal dan Haram

Effendi juga tidak setuju dengan wacana pembentukan zonasi halal dan haram di kawasan Danau Toba. Wacana ini dilontarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pariwisata dan Budaya Sumatera Utara.

"Kalau semua dikotak-kotakin bagaimana ini? Kita sudah biasa hidup dengan keberagaman. Saling menghargai saja, tak perlu dibuat kotak-kotak begitu, nanti semua daerah buat kotak tersendiri tidak ada lagi warna dari kebhinnekaan kita," tegas Effendi.

(Baca: Babak Baru Pengelolaan Wisata Danau Toba)

Kompas TV Pesona Alam Danau Toba



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X