Mengapa Indonesia Tak Terkena Kebijakan Imigrasi Trump?

Kompas.com - 31/01/2017, 11:40 WIB
Presiden AS Donald Trump mulai menjalankan tugas eksekutifnya di Ruang Oval, Gedung Putih, Amerika Serikat. Elle Decor/Getty ImagesPresiden AS Donald Trump mulai menjalankan tugas eksekutifnya di Ruang Oval, Gedung Putih, Amerika Serikat.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS Donald Trump akhir pekan lalu memberlakukan larangan imigrasi terhadap warga dari tujuh negara muslim.

Perintah yang diteken Trump tersebut berisi larangan masuk ke wilayah AS dalam 90 hari bagi warga negara Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya.

Di luar daftar negara tersebut, ada beberapa negara-negara mayoritas muslim, namun tak masuk dalam daftar tersebut.

Mengutip The Washington Post, Selasa (31/1/2017), juru bicara Citizens for Responsibility and Ethics Jordan Libowitz menyatakan, Trump kini menghadapi pertanyaan apakah dia merancang aturan baru dengan mempertimbangkan kepentingan bisnisnya sendiri?

"Ia harus menjual bisnisnya keluar dari lingkarannya dan menempatkan asetnya di perusahaan pengelola aset independen. Kalau tidak, maka setiap keputusan yang dia keluarkan akan membuat banyak orang bertanya apakah ia membuat keputusan ini atas kepentingan warga AS atau dirinya sendiri," ungkap Jordan Libowitz.

Perintah larangan imigrasi itu tidak menyebutkan Arab Saudi, yang merupakan negara asal 15 dari 19 teroris yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001. Di negara ini, Trump memiliki bisnis dengan beberapa perusahaan untuk persiapan pembangunan sebuah hotel.

Akan tetapi, perusahaan milik Trump membatalkan kerja sama itu pada Desember 2016, mengindikasikan bahwa proyek tidak dilanjutkan.

Indonesia juga negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Di sini, Trump ada dua proyek resor yang mengusung nama Trump akan dibangun di Indonesia dengan bermitra bersama perusahaan lokal.

"Kita tidak tahu apa yang menjadi motif yang mendasari keputusan presiden ini. Dari yang bisa dilihat dari kampanye dan tindakannya sejak menjadi presiden, apa yang menjadi hal pertama dan utama dalam pikirannya adalah kepentingannta sendiri dan obsesi terhadap brand-nya," ungkap Kamal Essaheb, direktur kebijakan dan advokasi National Immigration Law Center.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Whats New
Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Whats New
CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

Whats New
Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Whats New
Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.