BPJS Ketenagakerjaan: Bonus Demografi Bisa Jadi Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bonus demografi Indonesia. Jika kondisi ini tidak terkelola dengan baik, maka akan menjadi beban bagi lembaga jaminan sosial.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, bonus demografi dengan mayoritas usia muda memang baik bagi pengembangan ekonomi. Akan tetapi, hal ini juga menjadi ancaman di masa mendatang karena dikhawatirkan akan semakin sedikit orang yang membayar iuran.

"Pertama, tantangan peningkatan tenaga kerja, tapi juga merupakan ancaman terhadap penyelenggaran jaminan sosial. Pada 2040 nanti, orang yang pensiun akan lebih banyak dan orang yang membayar iuran lebih sedikit. Ini yang bahaya," kata Agus di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Agus menyatakan, struktur tenaga kerja yang ada di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sekolah dasar. Saat ini, ada sekira 43 juta tenaga kerja di Indonesia yang lulusan SD dari total seluruh tenaga kerja yang ada.

"Tenaga kerja kita yang 120 juta itu mayoritas lulusan SD ke bawah, ada 43 juta. Lulus SMP 18 juta, lulus SMA 16 juta, dan sarjana 6 juta," sebut Agus. Oleh sebab itu, Agus mengharapkan berbagai pihak bisa berkontribusi untuk membantu tenaga kerja golongan ke bawah agar memiliki keahlian. Ia memberi contoh, sektor perbankan dapat mengalokasikan kredit bagi kelompok tenaga kerja tersebut.

Tantangan lainnya adalah semakin banyaknya masyarakat yang berpindah dari pedesaan ke perkotaan. Dengan semakin gencarnya pembangunan infrastruktur, maka kondisi ini akan mengubah komposisi kelompok pekerja informal yang masuk ke sektor formal.

"Perubahan ini juga menjadikan kami harus mengevaluasi kembali strategi yang diterapkan di jaminan sosial. Jaminan sosial kita saat ini mengelola dana Rp 260 triliun dan kita akan arahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional," ungkap Agus.