Ini Solusi Menko Darmin agar Produk Sawit Tak Selalu Disudutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kalangan menilai bahwa produk-produk turunan sawit merusak kesehatan penggunanya dan juga perkebunan sawit dikatakan cukup merusak ekositem lingkungan.

Guna menepis anggapan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyarankan agar perusahaan-perusahaan penghasil maupun pengolah kelapa sawit membenahi sistem perkebunan kelapa sawitnya dan juga melakukan standardisasi perkebunan sawit.

"Kita harus bangun sistem agar semua pabrik kelapa sawit jelas. ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dilakukan supaya standar perkebunannya jelas. Itu dibuat supaya tidak ada lagi alasan kalangan global menyudutkan kelapa sawit. Kita tidak mau jadi pecundang dan bisa berdiri tegak," ujar Darmin di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Darmin mencontohkan, ketika Pemerintah Perancis berencana memasukkan pajak impor tambahan untuk produk minyak mentah dan turunannya.

Di mana pengenaannya dilakukan bertahap dengan besaran 300 euro per ton pada 2017, 500 euro per ton pada 2018, dan terus meningkat hingga 900 euro per ton pada 2020.

Alhasil, kenaikan pajak pada produk kelapa sawit Indonesia ke Perancis meningkat. Oleh karena itu, standardisasi dikaitkan betul dengan pembenahan di bidang kelapa sawit.

"Saya tidak usah cerita dulu bagaimana menyelesaikan masalah Perancis, tapi sudah selesai. Dalam waktu dekat akan ada Perpres standardisasi ditandatangani dan kita mulai," terang Darmin.

Melalui standardisasi perkebunan, Darmin optimistis satu hingga dua tahun ke depan Indonesia menjadi negara penghasil kelapa sawit yang standarnya tidak bisa dipojok-pojokkan oleh pihak mana pun.

"Bahkan kita juga sudah membangun pendekatan lain dalam soal kebakaran, walaupun pasti kawan-kawan kelapa sawit mengubah pendekatan kebakaran hutan dari menjadi mencegah kebakaran hutan," pungkasnya.

(Baca: Sepanjang 2016, Produksi Minyak Sawit Alami Penurunan)