Pandu Aditya Kristy
Pegiat Fintech

Anggota Asosiasi FinTech Indonesia dan Chief Operating Officer PT Sampoerna Wirausaha (Mekar)

"FinTech" di Indonesia: Antara Fragmentasi vs Inklusi Keuangan

Kompas.com - 07/02/2017, 09:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAprillia Ika

Saat ini, bank adalah lembaga yang paling memungkinkan berperan sebagai CA karena mereka menerapkan prinsip KYC (Know Your Customer) paling ketat dan memiliki infrastruktur paling menunjang dibandingkan lembaga lainnya.

Sayangnya kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk implementasi tanda tangan digital baru diresmikan September 2016.

Jalan panjang implementasi regulasi ini disebabkan belum optimalnya sinergi, atau dapat disebut fragmentasi antar regulator. Sementara fragmentasi dan inklusi adalah dua kutub yang saling berlawanan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki semangat positif terhadap perkembangan fintech untuk mewujudkan inklusi keuangan.

Pada Desember 2016 OJK mengeluarkan Peraturan No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur Online P2P Lending, setelah sebulan sebelumnya Bank Indonesia (BI) meresmikan BI FinTech Office.

Sayangnya, semangat positif ini dapat terhambat hanya pada tataran formalitas regulasi dan dapat berujung pada fragmentasi.  

Sebagai contoh, Bank Dunia melaporkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi terbesar bagi GDP dan menciptakan lebih dari 100 juta lapangan kerja di Indonesia, tapi hanya sekitar 20 persen yang memiliki akses perbankan.

Banyak lembaga keuangan mengeluarkan biaya begitu besar untuk restrukturisasi kredit UMKM karena debitur bermasalah. Sementara data debitur bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur (SID) belum dapat diakses oleh sebagian besar lembaga keuangan non-bank.

Kesulitan identifikasi calon debitur bermasalah membuat penyeleksian pinjaman menjadi terlalu ketat, sehingga beberapa perusahaan fintech diestimasi hanya menghasilkan tingkat persetujuan 3 persen dari total pengajuan pinjaman.

Dengan demikian, fintech belum dapat mengoptimalkan potensinya untuk mendorong inklusi keuangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.