Beasiswa dari Keringat Rakyat, Ini Tuntutan Sri Mulyani ke Alumni LPDP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta seluruh alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membayar kepercayaan negara dengan berkontribusi penuh membangun republik.

"Uang (beasiswa) LPDP berasal dari APBN, bukan dari utang, dia adalah uang dari keringat rakyat Indonesia, uang pajak rakyat Indonesia untuk membangun republik," kata Menkeu dalam acara penyambutan alumni LPDP di Jakarta, Senin (6/2/2017) malam.

Sebagai informasi, negara mengalokasikan rata-rata Rp 200 juta-Rp 300 juta per orang untuk penerima beasiswa magister di dalam negeri. Sedangkan, untuk program doktor mencapai Rp 700 juta-Rp 800 juta.

Sementara untuk penerima beasiswa magister di luar negeri, dana alokasi mencapai Rp 1 miliar per orang. Sedangkan untuk beasiswa doktor mencapai Rp 2 miliar per orang.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu tidak ingin para alumni LPDP berhitung kepada negara. Sebab negara tidak pernah hitung-hitungan saat memberikan beasiswa LPDP kepada putra dan putri Indonesia untuk melanjutkan sekolah tingginya di dalam maupun luar negeri.

Diakui Ani, negara memang tidak membuat kontrak resmi dengan para penerima beasiswa LPDP untuk bekerja di pemerintahan. Namun bukan berarti tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan negara kepada penerima beasiswa.

"Anda enak saja, tapi kontrak itu terpatri di pikiran dan sanubari Anda, tidak dengan tandatangan di atas materai. Jadi Anda harusnya jadi pejuang yang militan untuk Indonesia," kata Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga sempat mengingatkan, alumni LPDP tidak boleh lagi mempertanyakan apa yang diberikan negara kepada mereka, sebab negara sudah memberikan segalanya melalui program beasiswa LPDP.

"Tapi bagi Anda itu tidak berlaku karena sebelum Anda bertanya, negara sudah memberikan untuk Anda. Kini, saatnya Anda membayar kembali," ucap perempuan kelahiran Lampung, 54 tahun silam itu.