Menko Darmin: Membangun Infrastruktur Tidak Harus Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang gencar menggenjot pembangunan infrakstruktur di seluruh pelosok negeri. Namun, keterbatasan anggaran kerap membuat pemerintah mencari dana segar melalui utang untuk membiayai sejumlah pembangunan itu.

Namun Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution meyakini, pembangunan infrakstruktur tetap bisa berjalan meski tanpa suntikan dana yang berasal dari utang.

"Kalau saya bilang, membangun infrastuktur itu tidak harus utang," ujarnya saat membuka acara Mandiri Invesment Forum 2017 di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Pemerintah masih memiliki opsi lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrakstruktur yang nilainya besar. Salah satu caranya yaitu dengan mengajak langsung para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Kalaupun investor tidak mau membiayai proyek pembangunan infrakstruktur 100 persen, ada sejumlah skema kerja sama bisa dilakukan. Misalnya, kerja sama dengan swasta dalam negeri, BUMN, bahkan bisa juga bekerja sama dengan pemerintah.

"Waktu investasi untuk air minum di Jawa Timur itu, Umbulan, itu kerjasama pemerintah dan swasta. Jadi jangan lihat pembangunan infrastruktur langsung nambah utang," kata Darmin.

Hingga Desember 2016 lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.466,9 triliun, melonjak Rp 301,8 triliun dibanding periode yang sama pada 2015 sebesar yang hanya Rp 3.165,13 triliun.

Utang itu dipergunakan untuk menutup celah akibat defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang mencapai Rp 307 triliun atau 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).