Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Belum Berdampak

JAKARTA, KOMPAS.com - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah belum berjalan maksimal.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, tujuan awal digulirkannya paket kebijakan itu adalah mendorong daya saing industri nasional, peningkatan lapangan kerja, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi secara merata.

"Paket kebijakan ekonomi yang dirilis secara umum tidak fokus berdasarkan sektor yang ingin dituju. Perlu dibuat analisis paket kebijakan berdasarkan pada sektor utama, yaitu sektor pendukung industri, dan dampak ke sektor lainnya," ujar Ahmad di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Dia menambahkan, ekspektasi yang besar terhadap paket kebijakan bisa berdampak dalam jangka pendek juga belum kunjung terlihat dampaknya. Salah satunya karena implementasi paket kebijakan ini tidak sampai ke tingkat daerah.

"Harusnya bisa diimplementasikan di daerah karena industri dan kegiatan bisnis paling banyak di daerah. Jadi yang harusnya mereka yang nikmati ini tapi tidak jalan di daerah," jelasnya.

Menurutnya, harapan pelaku usaha terhadap paket kebijakan ekonomi sangat besar agar berdampak pada jangka pendek.

"Ekspektasi pasar dari paket kebijakn ekonomi ini sangat besar untuk jangka pendek, tapi ternyata untuk jangka pendek belum ada dampak signifikan. Pemerintah harus kelola ekspektasi pasar agar paket kebijakan tidak dinilai gagal karena ini behubungan dengan kepercayaan," ujar Ahmad. 

Selain itu, Pengamat Ekonomi Indef Abdul Manap Pulungan mengatakan, jika pelaksanaan paket kebijakan berjalan lambat, maka dampaknya baru dirasakan dalam jangka panjang.

"Sudah ada 14 paket, cuma memang dia akan terlihat bagus saja di pusat. Tapi tidak tahu implementasi di daerah, karena paket lebih ke birokratisasi dan perubahan regulasi. Itu yang sangat membutuhkan waktu sangat panjang untuk melihat respon dari paket tersebut," ungkapnya.

Sekedar informasi, pemerintah telah merilis 14 jilid paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakkan hukum dan kepastian usaha.

Selain itu, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghllangkan berbagai hambatan seperti penyederhanaan perijinan, dan penyelesaian tata ruang dan penyediaan Iahan. 

Serta, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan mendukung kepala daerah melaksanakan percepatan proyek strategis nasional.