Pilkada Serentak 2017 Diprediksi Tak Berdampak pada Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada awal tahun 2017 diprediksi tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017.

Hal ini disebabkan pesta demokrasi saat ini telah terjadi pergeseran pola dan strategi kampanye partai politik dan tidak berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, dahulunya pilkada menjadi waktu bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah untuk meraup pundi-pundi rupiah.

Salah satunya melalui pemintaan atribut kampanye, seperti spanduk, kaus, bendera, brosur, dan poster.

Menurut Enny, biasanya kalau ada pilkada, pengeluaran dari partai politik (parpol) itu ke dampak ke ekonomi, seperti untuk membuat kaus, atribut kampanye, dan lain-lain.

"Ini otomatis meningkatkan permintaan, kemudian membuka lapangan kerja, dan uang yang didapatkan pekerja ujungnya meningkatkan daya beli masyarakat, itu yang disebut multiplier effect," ujar Enny di Kantor Indef di Pejaten, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Enny menjelaskan, partai politik saat ini menggunakan anggaran kampanye lebih mengarah pada lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT), seperti konsultan politik, lembaga survei, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain yang ditujukan untuk memobilisasi massa.

"Belanja untuk mobilisasi masa itu cukup signifikan. Tapi itu tidak berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Ini lebih banyak ke konsultan politik, untuk iklan. Itu yang dapat aliran dana pilkada, ini yang harus dilakukan evaluasi. Biasanya setiap ada pilkada memberikan stimulan terhadap ekonomi," ungkapnya.

Selain itu, pada pilkada saat ini juga memberikan dampak negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan asing. Hal itu terlihat karena adanya gejolak-gejolak di masyarakat yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku.

"Pilkada ini malah orang lebih dikhawatirkan, takut ada kerusuhan. Ini kan malah mengerem investasi," tambah Enny.