Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal bagi Industri Petrokimia

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan gairah industri pertokimia dalam negeri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyiapkan insentif fiskal berupa pengurangan pajak berdasarkan nilai investasi atau (tax allowance) dan tax holiday.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah juga menyiapkan pemberlakuan bea masuk safeguard apabila terjadi banjir impor produk petrokimia akibat praktik dumping dari negara asalnya.

"Tindakan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi industri dalam negeri. Kita harus bisa lebih berani, biar fair trade,” tegasnya melalui keterangan resmi, Senin (13/2/2017).

Terdekat, Menperin meminta PT Chandra Asri Petrochemical Tbk agar segera merealisasikan investasinya guna memenuhi kebutuhan bahan baku di dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor.

Rencananya, industri petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia tersebut akan menggelontorkan dana sebesar 6 miliar dollar AS atau Rp 80 triliun untuk peningkatan kapasitas produksi.

“Saat ini, kapasitas kita untuk menghasilkan cracker hanya 900 ribu ton per tahun, sedangkan Singapura 3,8 juta ton dan Thailand lima juta ton. Jadi, awalnya Chandra Asri mau selesai bangun pabriknya itu tahun 2026, tetapi kami minta tahun 2021 sudah bisa beroperasi,” kata Menperin.

Menurut Airlangga, salah satu langkah yang juga mampu mendorong percepatan pada pertumbuhan industri nasional, yakni upaya perluasan usaha dari sektor yang telah ada di Indonesia.

“Karena mereka yang existing sudah punya kapasitas, sumber daya dan mengetahui pasar,” imbuhnya.

Vice President Corporate Relations PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Suhat Miyarso menjelaskan, sebagai tahap pertama di tahun 2017, perseroan akan menanamkan investasi sebesar 150 juta dollar AS.

“Kami akan menambah kapasitas butadiene sebanyak 50 ribu ton per tahun dan polietilene 400 ribu ton per tahun,” ujarnya.