Kebijakan "Gross Split" Ditanggapi Berbeda-beda oleh Pelaku Usaha Migas

Kompas.com - 13/02/2017, 19:41 WIB
Willem Siahaya Ketua Dewan Pimpinan Bidang Industri Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (Guspenmigas) di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (13/2/2017). Pramdia Arhando JuliantoWillem Siahaya Ketua Dewan Pimpinan Bidang Industri Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (Guspenmigas) di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (13/2/2017).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan aturan kontrak bagi hasil pada sektor minyak dan gas dari sebelumnya cost recovery menjadi gross split dinilai membuat sektor migas menjadi tidak menarik bagi investor.

Ketua Dewan Pimpinan Bidang Industri Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (Guspenmigas) Willem Siahaya mengatakan, perubahan aturan tersebut ditanggapi berbeda-beda oleh perusahaan migas.

"Tergantung masing-masing perusahaan kontraktor minyak. Ada yang bilang menarik dan ada yang tidak, tergantung pertimbangan masing-masing," ujar Willem di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin (13/2/2017).

Menurutnya, jika dilihat dari sisi perizinan, aturan soal gross split lebih baik ketimbang cost recovery. Sebab, semuanya diatur oleh investor atau perusahaan migas yang akan melakukan eksplorasi di Indonesia.

"Kalau dulu kita harus usul rencana kerja, anggaran. Sekarang kita atur sendiri. Itu (gross split) untuk menarik investor. Tapi tidak semua bisa menerima itu. Itu masing-masing pertimbangan, ada yang produksinya kecil, ada yang besar, ada yang di area sulit," tambahnya.

Direktur Eksekutif Guspenmigas Kamaluddin Hasyim mengatakan, perubahan aturan dari cost recovery menjadi gross split bukan tidak menarik bagi investor.

Namun bagi pihaknya, perlu ada kepastian terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam aturan gross split tersebut.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, sejumlah pengusaha minyak dan gas tengah bersiap untuk keluar dari Indonesia karena ketidakjelasan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketua Apindo Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sammy Hamzah mengatakan, saat harga minyak dunia masih belum stabil, pengusaha meminta pemerintah untuk memberikan kepastian soal regulasi di sektor migas.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat terobosan baru agar mendorong kegiatan bisnis di sektor minyak dan gas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X