Masalah Klasik UMKM, "Feasible" tetapi Tidak "Bankable"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih berkutat dengan masalah klasik, yakni kerap dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (bankable).

Padahal, secara prospek, banyak UKMM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (feasible). Akibatnya, tidak semua UMKM mampu mengakses kredit usaha rakyat (KUR).

Padahal, KUR diperuntukkan kepada masyakarat kecil, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Ini kan masalah yang sangat mendasar," ujar anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat rapat kerja dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terkait KUR di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Ia mengkritik bank-bank yang justru lebih senang menyalurkan dana besar kepada satu pengusaha yang bankable daripada menyalurkannya kepada ribuan para pelaku UMKM yang tidak bankable.

Bank masih menilai ada potensi besar administrasi dan kredit bermasalah yang dihadapi bila menyalurkan kredit kepada UMKM.

Seharusnya tutur Misbakhun, cerita feasible tetapi tidak bankable itu tidak lagi terjadi kepada UMKM. Sebab sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

"UU Penjaminan itu bantal bagaimana pemerintah menghadapi risiko kegagalan atau kredit bermasalah (non performing loan/NPL)," kata ia.

Pemerintah juga dituntut harus berani mengambil keputusannya untuk lebih berpihak kepada pelaku UMKM tanpa harus hitung-hitungan risiko kredit bermasalah KUR.

Apalagi pemerintah sedang mendengungkan masalah pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Nawacita.

Menurutnya, risiko NPL 5 persen pada KUR bukan masalah sebab bebannya bisa diserahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artinya, pemerintah bisa saja menyuntikkan dana kepada bank untuk menutup kredit bermasalah pelaku UMKM.

"Kita punya sejarah BLBI yang begitu besar saja negara bail out kok, Pak. Kalau KUR berapa sih risikonya, kita ambil saja bebankan ke APBN." tutur Misbakhun.

"Suatu saat, risiko kesenjangan itu cukup besar. Kita anggap saja bagian dari biaya yang dikeluarkan negara untuk mendorong proses pemerataan ekonomi," sambung politisi Golkar tersebut.