Bahana Securities Berencana Masuk Bisnis "Fintech" Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring estimasi kondisi makro ekonomi yang mengalami perbaikan pada 2017 ini, PT Bahana Securities telah mempersiapkan diri dengan pengembangan bisnis.

Pada tahun ini, perusahaan sekuritas milik negara ini tidak hanya mengandalkan produk-produk yang selama ini sudah ada, namun akan terus berinovasi dengan produk-produk terkini sesuai dengan perkembangan pasar.

Saat ini, Bahana tidak hanya membantu perusahaan-perusahaan yang akan melantai di bursa, atau ingin mencari pendanaan di bursa dengan menerbitkan saham atau obligasi.

Sekuritas milik negara ini juga mampu memberikan layanan bisnis penasehat keuangan, bisnis akuisisi lintas negara.

Pada tahun ini Bahana Securities juga tak ketinggalan mulai melirik layanan keuangan yang berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan sebutan fintech.

Direktur Utama Bahana Sekuritas Feb Sumandar mengatakan, dengan melihat pergerakan ekonomi yang sedang berjalan saat ini, Bahana sudah mendapat mandat untuk melakukan restrukturisasi beberapa perusahaan.

"Ada beberapa perusahaan lokal yang akan mengembangkan bisnisnya ke luar negeri dengan mengakuisisi perusahaan lokal di sana. Bahana juga mulai mempelajari bisnis fintech, sehingga layanan bisnis semakin lengkap," kata Feb melalui rilis ke Kompas.com.

Mengawali tahun ini saja, Bahana telah mendapat mandat dari 5 perusahaan yang ingin mencatatkan diri di bursa atau lebih dikenal dengan sebutan initial public offering (IPO).

Bahana juga mendapat mandat dari 8 perusahaan yang akan menerbitkan obligasi, serta 2 perusahaan yang akan melakukan right issue serta satu perusahaan akan melakukan tender offer dan go private.

Dalam waktu dekat, Bahana juga akan menjadi sekuritas yang dipercaya oleh negara untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi andalan Presiden Joko Widodo dengan mengusung skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PIÑA).

Melalui skema ini, Bahana akan membantu perusahaan-perusahaan yang memiliki dana besar, misalnya BPJS ketenagakerjaan, untuk mengalokasikan dana-dana masyarakat yang dihimpunnya untuk selanjutnya digunakan untuk membangun proyek infrastruktur.