Dana Pensiun dan Asuransi Didorong Biayai Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 17/02/2017, 17:39 WIB
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro Iwan Supriyatna/Kompas.comMenteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah baru saja meluncurkan skema baru pendanaan proyek pembangunan infrastruktur yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Melalui skema itu, dana pensiun, asuransi jiwa, atau dana jangka panjang lainnya bisa masuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur.

Jadi dana proyek infrastruktur tidak harus selalu bergantung kepada APBN. "Pipeline untuk PINA sendiri kira-kira berjumlah Rp 570 triliun," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Ia merinci, Rp 570 triliun itu terdiri dari Rp 300 triliun untuk proyek jalan tol di seluruh Indonesia, Rp 200 triliun untuk proyek pembangunan tiga kilang minyak di Tuhan, Bontang, dan Balikpapan.

Adapun Rp 70 triliun sisanya untuk proyek pembangunan pelabuhan. Sejak awal, pemerintah sudah berhasrat menjadikan 7 pelabuhan sebagai pelabuhan hub internasional.

"Jadi peluang banyak, investor juga harusnya tertarik,  tinggal bagaimana kita memfasilitasi agar bisa menguntungkan," kata Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X