Lebih Baik Arbitrase daripada Freeport Selalu Gunakan Karyawan untuk Menekan

Sementara PT Freeport Indonesia (PTFI) menolak perubahan dari KK menjadi IUPK. Sesuai hasil pembahasan bersama yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PTFI, Pemerintah telah memberikan hak yang sama di dalam IUPK setara dengan yang tercantum di dalam KK, selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan dalam 6 bulan sejak IUPK diterbitkan.

PTFI telah mengajukan rekomendasi ekspor melalui surat No 571/OPD/II/3017 tanggal 16 Februari 2017 dengan menyertakan pernyataan komitmen membangun smelter. Sesuai IUPK yang telah diterbitkan, Dirjen Minerba menerbitkan rekomendasi ekspor pada 17 Februari 2017.

Namun PTFI menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku. Menurut Jonan, PTFI juga dikabarkan menolak rekomendasi ekspor yang telah diberikan pemerintah.

"Saya berharap kabar tersebut tidak benar karena Pemerintah mendorong PTFI agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjakan izin, yang akan dikoordinasi oleh Ditjen Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta BKPM," kata Jonan.

Jonan berharap PTFI bisa menerima ketentuan divestasi hingga 51 persen yang diminta pemerintah. Ketentuan tersebut tercantum dalam perjanjian KK yang pertama antara PTFI dan Pemerintah Indonesia dan juga tercantum dengan tegas dalam PP No 1/2017.

Jonan mengakui ada perubahan ketentuan divestasi di dalam KK yang terjadi di tahun 1991, yaitu menjadi 30 persen karena alasan pertambangan bawah tanah. Namun, divestasi 51 persen adalah aspirasi rakyat Indonesia yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.