Kompas.com - 21/02/2017, 16:04 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia berniat membawa sengketa dengan Pemerintah Indonesia ke sidang arbitrase internasional.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyarankan, sebaiknya permasalahan Freeport bisa diselesaikan secara baik-baik, dan langkah arbitrase sebisa mungkin menjadi pilihan terakhir.

"Sebaiknya jalan arbitrase itu pilihan terakhir kedua belah pihak," ujar Rosan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Menurut dia, proses penyelesaian sengketa di arbitrase akan memakan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit. "Itu (arbitrase) akan banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, dan pendanaan, juga tidak bagus untuk semua," ujarnya.

Rosan menambahkan, pihaknya percaya bahwa pemerintah saat ini memiliki kapasitas dalam menyelesaikan persoalan tersebut. "Saya yakin pemerintah kita punya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Freeport," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pengajuan arbitrase bukan hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Mantan Menteri Perhubungan ini menegaskan, pemerintah pun bisa mengajukan kasus ini ke arbitrase.

"Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara? Saya kira Freeport kan badan usaha, kalau berbisnis pasti dirundingkan. Kalau tidak tercapai titik temu memang hak masing-masing untuk bisa bawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport yang bisa bawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," kata Jonan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Negara Tidak Ingin Membebani Rakyat

Anggaran Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Negara Tidak Ingin Membebani Rakyat

Whats New
Sistem Pembayaran MLFF di Tol Diterapkan Penuh pada 2024

Sistem Pembayaran MLFF di Tol Diterapkan Penuh pada 2024

Whats New
Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

Whats New
Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

Whats New
Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

Rilis
Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Whats New
Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Whats New
Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Whats New
Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Whats New
Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Earn Smart
Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Whats New
BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

Whats New
Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Whats New
Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.