Ini Plus Minus jika Freeport Hengkang atau Tetap Berada di Indonesia

Kompas.com - 22/02/2017, 19:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sepertinya akan berjalan cukup lama, apalagi dengan adanya pernyataan dari Presiden Direktur Freeport McMoran Inc yang menyatakan akan tetap berpegang teguh pada perjanjian lamanya, yakni kontrak karya (KK).

Dengan sikap yang dinilai tak bersahabat tersebut, pemerintah pun tak segan-segan mendepak perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut jika tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kompas.com mencoba meminta tanggapan beberapa analis pasar modal terkait plus minus yang akan ditimbulkan jika Freeport Indonesia hengkang ataupun tetap berada di Tanah Air.

Head of Research and Consulting Services Infovesta Utama, Edbert Suryajaya, mengatakan, investor yang memiliki saham Freeport McMoran Inc (FCX) tengah dalam posisi yang tidak nyaman. Pasalnya, ketidakpastian investasi tengah menghantui saham FCX yang terdaftar di bursa AS tersebut.

"Saya baca komentar dari Pak Luhut (Menko Kemaritiman) kalau mereka (PTFI) sampai kalah di arbitrase, pemerintah ingin mereka keluar dari Indonesia. Nah, berita-berita ini saya rasa bikin investor enggak nyaman," ujar Edbert kepada Kompas.com, Rabu (22/2/2017).

Menurut Edbert, selain rasa tidak nyaman yang menghantui para pemegang saham FCX akan portofolio investasinya, terdapat juga plus minus jika Freeport Indonesia hengkang ataupun tetap berada di Tanah Air.

"Plusnya tentu dengan kontrol dari pemerintah terhadap aset tersebut, maka bisa jadi salah satu sumber pendapatan lain buat negara, apalagi bila dapat dikelola dengan baik. Kalau untuk minusnya, tentu penanganan tambang dengan skala sebesar itu lebih rumit sehingga perlu dilihat apakah proses transisi bisa berjalan dengan baik," tutur Edbert.

Sementara itu, Head of Research MNC Securities, Edwin Sebayang, menilai, PTFI akan sangat sulit jika harus hengkang dari Indonesia. Pasalnya, cadangan emas yang ada di tambang Papua masih cukup banyak dan hasil penjualannya menjadi pemasukan terbesar PTFI ke induk usahanya di AS, yakni Freeport McMoran Inc.

"Sulitlah dia (PTFI) hengkang dari Indonesia karena reserve atau cadangannya masih besar," tutur Edwin.

Hal yang memungkinkan terjadi adalah proses negosiasi yang alot antara pemerintah dan PTFI untuk mencapai suatu kata sepakat yang tidak merugikan PTFI maupun Pemerintah Indonesia.

"Ujung-ujungnya terjadi nego mengenai kepemilikannya," katanya.

Skema IPO

Selain itu, muncul wacana PTFI untuk melakukan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) di BEI. Cara ini dinilai paling baik untuk pengalokasian atau skema pengurangan (divestasi) sebagian saham perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu.

"Buat saya, cara terbaik enggak ada pilihan, kecuali IPO," ujar Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio.

Menurut Tito, jika PTFI telah mencatatkan sahamnya di BEI, perusahaan tersebut otomatis menjadi perusahaan terbuka yang semua kegiatan produksi maupun keuangannya bisa diketahui seluruh masyarakat Indonesia.

"Keterbukaan informasi akan terjadi di situ, kalau Freeport mau terbuka, ya IPO supaya rakyat Indonesia tahu tentang Freeport," tutur Tito.

Seperti diketahui, BEI pernah mewacanakan untuk bertemu pihak PTFI secara formal untuk membahas kelanjutan rencana IPO. Dalam pertemuan tersebut, rencananya akan dilakukan pembicaraan terkait rencana divestasi 41,64 persen saham Freeport.

Menurut Tito, divestasi melalui bursa efek sebagai salah satu opsi pelepasan saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Pasalnya, saham yang dilepas mula-mula ditawarkan ke pemerintah, bisa pusat, provinsi, kabupaten, atau kota.

Jika pemerintah tidak mau ambil bagian, selanjutnya saham tersebut ditawarkan ke BUMN atau BUMD. Terakhir barulah ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional.

Sebagai informasi, tata cara divestasi 41,64 persen saham Freeport tertuang dalam aturan Menteri ESDM Nomor 09/2017 tentang tata cara divestasi saham dan penetapan harga divestasi pada kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara.

Kompas TV Pemerintah Tolak Syarat Freeport Untuk Ubah Kontraknya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.