Mewujudkan Keadilan Sosial Lewat Indonesia Raya Incorporated

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat adalah dua hal yang sering terucap, namun tak mudah terlaksana. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkannya, tapi hasilnya masih jauh dari sempurna.

Sejak merdeka, pemerintah sudah membuat berbagai Badan Usaha Milik Negara, yang cita-citanya untuk menyejahterakan rakyat dari ujung barat hingga ujung timur tanah air. Namun sampai detik ini orang masih bertanya-tanya, siapakah yang mendapat bagian terbesar dari BUMN? Rakyatkah? Pemerintah? Atau sekelompok mafia yang gemar menelikung uang negara?

Untuk menjawab tantangan itu, Gerakan Ekayastra Unmada (atau Semangat Satu Bangsa) mengusulkan solusi yang disebut Indonesia Raya Incorporated atau IRI.

IRI adalah sebuah konsep untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan energi agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana caranya?

“Secara singkatnya, dalam gagasan IRI, saham-saham BUMN bisa dimiliki oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota) melalui BUMD,” ujar penggagas IRI, yang sekaligus Ketua Gerakan Ekayastra Unmada, Putut Prabantoro.

Untuk memiliki saham-saham BUMN ini, pemerintah daerah bisa menyertakan modal sesuai kemampuan daerahnya, dengan aturan tertentu mengenai jumlah dan prioritasnya.

“Bila kemudian seluruh daerah memiliki saham pada BUMN, maka pemerataan akan lebih mudah diwujudkan,” ujar Putut di Yogyakarta, Rabu (22/2/2017).

“Dengan begitu, seluruh daerah di Indonesia akan memiliki ikatan erat dalam hubungan ekonomi yang akan mencegah satu daerah melepaskan diri dari yang lain,” lanjutnya.

Segi positif lainnya, dengan banyaknya pemegang saham di seluruh Indonesia, maka BUMN akan diawasi secara bersama-sama dan tidak dijadikan sebagai sapi perah dan alat penguasa.

Menurut Putut, dengan IRI, BUMN yang kuat seperti Pertamina, PGN, PLN, PAM dan lainnya bisa menjadi lokomotif ekonomi yang menarik gerbong-gerbong ekonomi daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menyebutkan konsep IRI merupakan terobosan baru dalam politik penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang sangat sejalan dengan Pancasila dan wawasan nusantara.

“Terobosan baru ini diyakini akan mampu meningkatkan pertumbuhan daerah-daerah maupun nasional, sehingga akan terjadi pemerataan pendapatan daerah yang relatif seimbang,” ujar Kiki.

“Pada ujungnya akan terwujud suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Bila kondisi ini telah dicapai, menurut Kiki, niscaya akan mampu mengeliminasi bahkan meniadakan ancaman. “Seperti dikatakan sebuah adagium bahwa kemakmuran adalah senjata paling ampuh dalam menangkal ancaman”.

Saat ini, IRI masih berupa konsep. Masih banyak turunan dari gagasan ini yang perlu ditinjau seperti regulasi dan pelaksanaan konkretnya. Namun Putut yakin, bila ada political will, gagasan ini bukan tidak mungkin menjadi jawaban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.