Jokowi Teken PP KEK Arun Lhokseumawe

Kompas.com - 24/02/2017, 12:30 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek pembangunan simpang susun Semanggi, Jakarta, Kamis (23/2/2017). Pembangunan proyek yang diharapkan akan mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Semanggi tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2017. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek pembangunan simpang susun Semanggi, Jakarta, Kamis (23/2/2017). Pembangunan proyek yang diharapkan akan mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Semanggi tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2017.
|
EditorAprillia Ika

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menandatangi Peraturan Pemerintah Nomor 5/2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe tertanggal 17 Februari 2017.

Bahkan Kementerian Hukum dan HAM telah mencatat PP tersebut dalam lembaran negara nomor 6021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Aceh, Iskandar Zulkarnaen, kepada Kompas.com, Jumat (24/2/2017) menyebutkan Pemerintah Daerah Aceh telah menerima salinan resmi PP tersebut.

“Langkah berikutnya adalah seluruh bidang terkait berkoordinasi, misalnya dinas saya ini berkomitmen membuka kantor perizinan di Pelabuhan Lhokseumawe agar memudahkan pelaku usaha mengurus izin,” kata Iskandar.

Selain itu, dalam tiga tahun ini akan dibangun sarana pendukung KEK Lhokseumawe seperti pelebaran jalan dari Punteut Lhokseumawe ke Bandara Malikussaleh Lhokseumawe.

“Nanti dari Puntueut ke Bandara Malikussaleh dibangun enam jalur jalan,” katanya.

Selain itu, jalan tol dari Banda Aceh ke Medan terus dipercepat.

Pada bagian lain, Iskandar menyebutkan perluasan bandara akan diperpanjang dari 1.850 meter menjadi 2.300 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar.

“Fasilitas seperti terminal bandara tentu juga akan ditambah,” katanya.

Terkait pengelola KEK Arun Lhokseumawe, sambung Iskandar, konsorsium BUMN dan BUMD akan membuat perusahaan kerja sama (joint venture).

“Perusahaan ini akan disahkan oleh gubernur sebagai pengelola KEK Arun Lhokseumawe,” pungkasnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo sempat bingung dengan beberapa singkatan di bidang ekonomi. Hal ini diakui Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada acara pembiayaan proyek investasi non-anggaran pemerintah di Istana Kepresidenan. Dalam acara yang dihadiri menteri, kepala daerah, dan petinggi BUMN, Presiden kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pembangunan tak hanya mengandalkan dari APBN. Namun pemerintah harus mencari skema lain. Di sela-sela pidatonya, presiden sempat bingung dengan singkatan di bidang ekonomi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X