Kompas.com - 24/02/2017, 12:35 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) masih berlangsung hingga saat ini.

Bahkan, meski Presiden Direktur Freeport McMoran Inc mendatangani Indonesia untuk bernegosiasi mencapai kata sepakat, sampai bos besar Freeport tersebut kembali ke AS belum ada kata sepakat yang dihasilkan.

Namun, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, meski belum ada kata sepakat antara Freeport dengan pemerintah, namun hubungan bisnis antara Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia masih berjalan dengan baik.

"Saya kira sekarang semua masih berjalan baik," ujar Luhut di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Menurut Luhut, saat ini permasalahan tersebut masih dalam penanganan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Luhut pun dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke mantan Menteri Perhubungan tersebut.

"Saya kira sudah diurus Menteri ESDM ya biarin aja. Itu kan sudah dalam agreement dari dulu," terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017).

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Namun, hal ini tidak diterima oleh Freeport.

CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson secara tegas mengatakan, pemerintah dianggap berlaku sepihak dalam menerbitkan aturan tersebut. Hingga saat ini, belum ada kata sepakat antara Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia.

(Baca: Bos Besar Freeport Pamit ke Jonan lewat Sepucuk Surat)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Utang Indonesia Naik Jadi Rp 7.163,12 Triliun hingga Akhir Juli 2022

Utang Indonesia Naik Jadi Rp 7.163,12 Triliun hingga Akhir Juli 2022

Whats New
Program 'Merdeka Sale' Blibli, Ada Promo 'Flash Sale' hingga Diskon 17 Persen

Program "Merdeka Sale" Blibli, Ada Promo "Flash Sale" hingga Diskon 17 Persen

Whats New
Nobu Bank Dongkrak KPR, Bisnis Konsumer Ditarget Tumbuh 25-35 Persen Tahun Ini

Nobu Bank Dongkrak KPR, Bisnis Konsumer Ditarget Tumbuh 25-35 Persen Tahun Ini

Whats New
Ingin Cari Mobil Baru? Simak Promo SEVA di Gelaran GIIAS 2022

Ingin Cari Mobil Baru? Simak Promo SEVA di Gelaran GIIAS 2022

Rilis
Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Whats New
Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Rilis
Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Whats New
Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Whats New
AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

Whats New
Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Whats New
Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Whats New
Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Whats New
Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Whats New
Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Whats New
Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.