Kompas.com - 24/02/2017, 14:15 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana menempuh arbitrase untuk mencapai kata sepakat dengan pemerintah terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, jika dalam arbitrase pemerintah menang melawan PT Freeport Indonesia (PTFI) maka pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Inalum (Persero) akan mengambil alih tambang yang telah lama dikelola perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

(Baca: Ribut-ribut Freeport, Ini Perbedaan Arbitrase dan Pengadilan)

"Pemerintah kan bisa ada Inalum, tergantung Menteri BUMN lah. Tapi sudah dipersiapkan, sangat sanggup lah (Inalum kelola Freeport). Itu kan bukan green field. Sangat sanggup," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (24/2/2017).

‎Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tengah mematangkan rencana pembentukan holding BUMN sektor tambang.

Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin menuturkan, jika telah rampung, holding tersebut siap untuk diarahkan membeli saham PT Freeport Indonesia.

"Ya kalau sudah disuruh siaplah, kalau sudah ditugaskan ya harus dijalankan," ujar Budi.

Budi mengungkapkan, saat ini pemerintah telah melakukan dialog dengan Freeport untuk melakukan divestasi, dan sahamnya akan dialihkan ke holding BUMN tambang.

"Kami tampung eksisting 9,36 persen kepemilikan pemerintah di Freeport dan sudah dapat persetujuan," terangnya.

(Baca: Holding BUMN Tambang Akan Tampung Saham Divestasi Freeport)

Terkait hal tersebut, pihaknya saat ini masih menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mengingat, terkait divestasi saham menjadi wewenang dari Kementerian ESDM.

"Jadi kita tunggu saja. Soal financial dan kemampuan, kita mampu," pungkasnya.

Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa perusahaan tambang diwajibkan melakukan divestasi 51 persen saham setelah beroperasi sekira 10 tahun.

Artinya, karena Freeport sudah beroperasi lebih dari 10 tahun maka 51 persen saham Freeport Indonesia wajib didivestasikan.

Kompas TV Belum disambut baiknya sodoran negosiasi terkait izin usaha pertambangan khusus kepada PT Freeport membuat Presiden Jokowi angkat bicara.Jokowi menegaskan akan mengambil sikap apabila PT Freeport tak ingin mengindahkan tawaran lunak pemerintah. Presiden Jokowi mulai bersuara atas sikap Freeport

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Whats New
Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Whats New
Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Whats New
Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Whats New
OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

Whats New
Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Rilis
Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Whats New
Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Whats New
Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Spend Smart
Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Minyak Makan Merah Bakal Diproduksi Massal, Berapa Harganya?

Minyak Makan Merah Bakal Diproduksi Massal, Berapa Harganya?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.