Darmin: Data Ketimpangan dari Oxfam Perlu Dihitung Lebih Cermat

Kompas.com - 24/02/2017, 15:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Kamis (26/1/2017). Pramdia Arhando Julianto/Kompas.comMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Kamis (26/1/2017).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) menyebut, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ketimpangan terburuk keenam di dunia.

Bagaimana tidak, dari hasil kajian yang dilakukan, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin yang ada di tanah air. Hal itu yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat keenam terburuk di dunia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, data yang dirilis Oxfam terkait ketimpangan orang miskin dengan orang kaya tersebut perlu dilakukan perhitungan yang lebih cermat dan akurat.

"Oxfam, datanya kok gawat juga. Ketimpangan memang memburuk, kalau dikatakan empat orang dibandingkan 100 juta orang itu 40 persen, artinya, masa 1 persen orang kaya memiliki harta sekitar 40 persen orang miskin di seluruh Indonesia, bertentangan dengan angka yang mereka berikan sendiri," ujar Darmin di Jakarta, Jumat (24/2/2017).

(Baca: Di Indonesia, Harta 100 Juta Orang Miskin Setara Harta 4 Orang Terkaya)

Sebelumnya, Juru Bicara Oxfam, Dini Widiastuti mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang merata. Sehingga, ketimpangan yang tampak di Indonesia menjadi sangat terlihat.

Tercatat juga, ketimpangan antara orang-orang yang tergolong kaya raya dan orang-orang miskin semakin terlihat signifikan selama 20 tahun terakhir.

"Kesenjangan antara kaum super kaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain Asia Tenggara," tutur Dini.

Dini menambahkan, kesenjangan antara kekayaan orang super kaya dan kelompok lainnya dapat menjadi ancaman. Sebab, jika ketimpangan tidak segera diatasi maka upaya pemerintah menurunkan kemiskinan akan mengalami hambatan.

"Pemerintah perlu memperbaharui kebijakan pajak sesuai dengan potensi ekonomi dan prinsip pembagian utang serta manfaat yang adil, kemudian pemerintah memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Oxfam adalah organisasi nirlaba dari Inggris yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, bekerja sama dengan mitra lainnya untuk mengurangi penderitaan di seluruh dunia.

Organisasi ini terdiri dari 15 organisasi dari 98 negara di dunia. Didirikan pada tahun 1942 di Oxford, Oxfam berdedikasi untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

Whats New
Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Whats New
Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Earn Smart
Jokowi Setuju Listrik 3.000 VA Tarifnya Naik, Berapa Tarif Listrik Saat Ini?

Jokowi Setuju Listrik 3.000 VA Tarifnya Naik, Berapa Tarif Listrik Saat Ini?

Whats New
Pak Jokowi, Harga Minyak Goreng Masih Mahal di Warung

Pak Jokowi, Harga Minyak Goreng Masih Mahal di Warung

Whats New
Kembangkan Platform Metaverse di Dunia Pendidikan, WIR Group Gandeng Cakap

Kembangkan Platform Metaverse di Dunia Pendidikan, WIR Group Gandeng Cakap

Whats New
Produsen Alkes Ini Bakal Jual Alat Tes Covid-19 lewat 'Vending Machine'

Produsen Alkes Ini Bakal Jual Alat Tes Covid-19 lewat "Vending Machine"

Whats New
Laba Bersih Pertagas 2021 Lampaui Target hingga 109 Persen, Ini Pendorongnya

Laba Bersih Pertagas 2021 Lampaui Target hingga 109 Persen, Ini Pendorongnya

Whats New
Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Whats New
Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

Whats New
E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

Whats New
Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.