Sri Mulyani Ungkap Ada Kesia-siaan dari Utang yang Ditarik Pemerintah

Kompas.com - 02/03/2017, 13:30 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melihat ada tren bagus penggunaan anggaran pemerintah daerah, terutama belanja pegawai yang relatif menurun dan belanja modal infrastruktur membaik.

Namun, di sisi lain, dia masih melihat adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang jumlahnya mencapai Rp 85 triliun. Anggaran itu seharusnya bisa terserap untuk pembiayaan pembangunan.

"Bayangkan kita punya silpa Rp 85 triliun, ini kira-kira apa sih masalah dari silpa ini?" ujar Menkeu saat membuka sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa di Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Padahal, pemerintah pusat sudah berutang hingga Rp 300 triliun pada 2016. Utang itu terpaksa diambil untuk menutupi defisit anggaran di APBN 2016.

Defisit APBN terjadi lantaran belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih besar dari pendapatan pemerintah itu sendiri. Bila tidak menambalnya, maka defisit anggaran bisa melebihi batas 3 persen yang tertuang di dalam UU APBN.

Namun, setelah menambah utang, anggaran justru tidak bisa diserap secara penuh oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Padahal, ucap Ani, ada utang dan ada bunga.

Oleh karena itu, dia meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa menyerap anggaran dengan baik untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan realisasi, defisit anggaran 2016 mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran itu terjadi karena pendapatan negara hanya Rp 1.551,8 triliun.

Sementara itu, belanja negara sepanjang 2016 mencapai Rp 1.859 triliun. Masih minimnya pendapatan negara pada 2016 tidak terlepas dari rendahnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persen, lebih rendah dari asumsi APBN-P 2016 yang mencapai 5,2 persen.

Selain itu, masih lemahnya harga komoditas dan belum optimalnya penerimaan perpajakan juga menjadi penyebab yang memengaruhi minimnya pendapatan negara. Namun, realisasi defisit anggaran tahun 2016 lebih kecil dari 2015 yang mencapai Rp 318,5 triliun atau 2,8 persen dari PDB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minat Investor Tinggi, Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Minat Investor Tinggi, Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
Mengenal Stablecoin USDC, Aset Kripto Aman untuk Simpan Dana Darurat

Mengenal Stablecoin USDC, Aset Kripto Aman untuk Simpan Dana Darurat

BrandzView
Gelombang PHK dan Resiliensi Ekonomi Indonesia

Gelombang PHK dan Resiliensi Ekonomi Indonesia

Whats New
Daftar UMP 2023 di Jawa dari yang Tertinggi hingga Terendah

Daftar UMP 2023 di Jawa dari yang Tertinggi hingga Terendah

Work Smart
Harga Minyak Dunia Sempat Sentuh Level Terendah dalam 11 Bulan

Harga Minyak Dunia Sempat Sentuh Level Terendah dalam 11 Bulan

Whats New
Pertumbuhan Investor Tinggi, tetapi Banyak yang Masih Belum Paham...

Pertumbuhan Investor Tinggi, tetapi Banyak yang Masih Belum Paham...

Whats New
Lewat RJIT, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani Seram Barat

Lewat RJIT, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani Seram Barat

Rilis
Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Data Ekonomi RI Positif, BI Diminta Tak Terapkan Kebijakan Moneter Restriktif

Data Ekonomi RI Positif, BI Diminta Tak Terapkan Kebijakan Moneter Restriktif

Whats New
[POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

[POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Whats New
Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Whats New
Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.