Kompas.com - 02/03/2017, 20:31 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meneken nota kesepahaman untuk mewujudkan perekonomian yang sehat  pada Kamis (2/3/2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu akan fokus dari sisi pajak. Mengejar pajak secara maksimal dari para pelaku bisnis terutama di sektor pangan yang tingkat kepatutan pajaknya masih rendah.

"Ini yang menyebabkan kemudian saya diminta oleh Presiden untuk melihat dari sektor perpajakannya. Dan memang data yang muncul cukup mengagetkan," ujarnya saat memberikan sambutan.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, praktik kartel membuat ekonomi nasional menjadi tidak efisien. Harga-harga kebutuhan kerap melambung tinggi dan dampaknya mendorong laju inflasi.

Daging sapi misalnya, di pasaran harganya tetap tinggi meski keran impor sudah dibuka dan permintaan juga tidak naik drastis.

Di lihat dari kacamata ekonomi, Ani menilainya tidak masuk akal. Seharusnya kata dia, saat stok daging sapi melimpah dan permintaan tidak tinggi, harga tidak melambung. Namun hal itu justru terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ia menyimpulkan persoalan itu diakibatkan praktik kartel.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf siap bersinergi dengan Sri Mulyani untuk menumpas praktik kartel. KPPU siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Selain itu, kedua instansi itu juga bisa melakukan analisis dan investigasi bersama, serta menyinkronkan peraturan atau kebijakan. "Pokoknya negara ini enggak boleh kalah dari pelaku-pelaku kartel sehingga harga komoditas pangan kita yang memang harus diterima pada harga yang wajar oleh masyarakat," kata Syarkawi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Whats New
[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto 'Pig Butchering'

[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto "Pig Butchering"

Whats New
Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.