OJK Diminta Segera Bentuk Lembaga Pengawas "Fintech P2P Lending"

Indonesia juga masih dihadapkan pada permasalahan tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan dimana 60 persen dilaporkan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Layanan p2p lending diharapkan dapat memberikan angin segar untuk menyiasati berbagai permasalahan ini dengan terus berinovasi dalam memberikan solusi khas tekfin yang cepat, lincah dan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Belajar dari Singapura

Ketua Bidang P2P Lending AFTECH Indonesia, Reynold Wijaya mengatakan, upaya yang dilakukan oleh perusahaan p2p lending di Indonesia dalam memberikan solusi cepat bagi konsumen akan maksimal bila diimbangi dengan syarat dan ketentuan dari regulator untuk memastikan ekosistem yang sehat.

Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi untuk membina dan mengawasi industri ini sehingga fintech di Indonesia dapat berkembang dengan baik.

Reynold yang juga adalah pendiri Funding Societies di Singapura lebih jauh menguraikan, Singapura bisa menjadi contoh baik pengawasan industri fintech, dimana di sana terdapat Chief FinTech Officer yang duduk di dalam otoritas moneternya yaitu Monetary Authority of Singapore.

AFTECH Indonesia memetakan sedikitnya 157 perusahaan start-up fintech yang saat ini beroperasi di Indonesia.

Nilai transaksinya, berdasarkan Riset Statista, disebutkan mencapai 18,64 miliar dollar AS. Dari jumlah pelaku tersebut, sektor pinjaman dan pembiayaan personal mencapai 25 persen.

Industri fintech pun diprediksi untuk terus tumbuh sejalan dengan potensi pasar yang masih besar.

Direktur Kebijakan Publik Asosiasi FinTech Indonesia Ajisatria Suleiman mengatakan, d dalam AFTECH Indonesia saat ini beranggotakan 70 perusahaan dari berbagai sektor. Dari jumlah itu, sudah ada setidaknya 18 perusahaan yang bersiap untuk memproses izin sesuai P.OJK 77.

"Di luar jumlah ini, lebih banyak lagi perusahaan yang sedang mempersiapkan diri dan belum muncul ke publik,” ungkap dia.