Mau Investasi ke Sukuk Ritel 09? Perhatikan 3 Hal Penting Ini

Kompas.com - 05/03/2017, 09:00 WIB
Ilustrasi KONTAN/BAIHAKIIlustrasi
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal Maret ini, moneysaver memiliki pilihan baru untuk menabung dan berinvestasi. Pilihan baru itu ialah Sukuk Negara Ritel (Sukri) Seri SR-009 Tahun 2017.

Ini adalah surat utang negara ritel berbasis syariah yang dijual oleh kementerian keuangan, mewakili pemerintah Indonesia, kepada masyarakat Indonesia.

Sebagai surat utang berjenis ritel, surat utang ini bisa dimiliki oleh perseorangan dengan nilai yang kecil.  

Masa penawaran Sukri seri 009 berlangsung sejak 27 Februari hingga 17 Maret 2017. Jadi masih ada sekitar setengah bulan bagi Anda untuk menimbang dan memutuskan hingga pertengahan bulan Maret ini.

Setelah masa penawaran selesai, Kementerian Keuangan akan menerbitkan pada 22 Maret 2017.

Nilai pembelian minimal sebesar Rp 5 juta dan maksimal sebesar Rp 5 miliar per nasabah, dengan imbal hasil atau bunga sebesar 6,9 persen per tahun. Holding period atau masa investasi ialah tiga tahun dengan tanggal tempo 10 Maret 2020.  

Perlu dicatat, instrument investasi ini hanya dijual kepada warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat pembelian.

Sebelum Anda menaruh uang di Sukri 09, sebaiknya perhatikan empat catatan berikut ini:

1.    Bunga & pajak

Pada penerbitan Sukuk ritel SR-09, pemerintah memberikan imbal hasil atau bunga sebesar 6,9 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan suku bunga deposito jangka waktu satu tahun sebesar 6,1 persen, imbal hasil Sukri SR 09 ini memang sedikit lebih tinggi.    

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesempatan Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Ini Cara dan Syaratnya

Kesempatan Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Ini Cara dan Syaratnya

Whats New
Ada UU Cipta Kerja, Airlangga Ajak Pengusaha Jerman Investasi di Indonesia

Ada UU Cipta Kerja, Airlangga Ajak Pengusaha Jerman Investasi di Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Keuntungan Jadi 'Karyawan Kontrak' | Menkeu Tolak Pajak 0 Persen Mobil Baru

[POPULER MONEY] Keuntungan Jadi "Karyawan Kontrak" | Menkeu Tolak Pajak 0 Persen Mobil Baru

Whats New
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Menteri Ekonomi Pilihan Pengusaha

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Menteri Ekonomi Pilihan Pengusaha

Whats New
Hak Kekayaan Intelektual Penting untuk Brand Lokal

Hak Kekayaan Intelektual Penting untuk Brand Lokal

Rilis
244 Nasabah Korporasi Sepakati Program Restrukturisasi Jiwasraya

244 Nasabah Korporasi Sepakati Program Restrukturisasi Jiwasraya

Whats New
PTPN V Ditargetkan Melantai di Bursa pada 2023

PTPN V Ditargetkan Melantai di Bursa pada 2023

Whats New
Ini Cara Kelola Dana Darurat di Masa Pandemi

Ini Cara Kelola Dana Darurat di Masa Pandemi

Spend Smart
Genjot Produksi Gula, PTPN Konversi Lahan Karet Jadi Lahan Tebu

Genjot Produksi Gula, PTPN Konversi Lahan Karet Jadi Lahan Tebu

Whats New
Ada Pandemi, Bagaimana Prospek Pembiayaan Modal Kerja untuk Industri Konstruksi?

Ada Pandemi, Bagaimana Prospek Pembiayaan Modal Kerja untuk Industri Konstruksi?

Whats New
Pastikan Tak Terlibat Parpol, BKN Bakal Verifikasi CPNS yang Lulus ke KPU

Pastikan Tak Terlibat Parpol, BKN Bakal Verifikasi CPNS yang Lulus ke KPU

Whats New
Tahun Depan, Harga Minyak Diprediksi Belum Akan Tumbuh Signifikan

Tahun Depan, Harga Minyak Diprediksi Belum Akan Tumbuh Signifikan

Whats New
Meski Ekonomi Pulih, China Tetap Waspadai Perkembangan Ekonomi Global

Meski Ekonomi Pulih, China Tetap Waspadai Perkembangan Ekonomi Global

Whats New
Pemerintah Diminta Sosialisasi Penyederhanaan Perizinan di UU Cipta Kerja

Pemerintah Diminta Sosialisasi Penyederhanaan Perizinan di UU Cipta Kerja

Whats New
Ingin Promosikan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Gas Bumi, PGN Kolaborasi dengan JCCP

Ingin Promosikan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Gas Bumi, PGN Kolaborasi dengan JCCP

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X