Isu Tony Wenas Pindah ke Freeport Indonesia, Ini Kata Direktur RAPP

Kompas.com - 08/03/2017, 11:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

PELALAWAN, KOMPAS.com - Posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia masih kosong menyusul mundurnya Chappy Hakim beberapa waktu lalu.

(Baca: Resmi, Chappy Hakim Mundur Sebagai Dirut Freeport)

Belakangan beredar kabar bahwa Clayton Allen Wenas atau akrab disapa Tony Wenas bakal mengisi posisi kosong tersebut.

Namun Tony Wenas mengatakan bahwa dirinya belum bisa berkomentar apa pun terkait Freeport Indonesia, apalagi terkait dengan isu dirinya yang bakal menggantikan Chappy Hakim.

Adapun alasan Tony Wenas enggan berkomentar karena dirinya masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

(Baca: Diisukan Jadi Presdir Freeport Indonesia, Ini Jawaban Toni Wenas...)

Saat berkunjung ke RAPP, Kompas.com mencoba mengkonfirmasi isu tersebut ke salah satu Direktur RAPP yakni Rudi Fajar.

Menurut Rudi, isu tersebut memang sudah beberapa waktu ini santer terdengar. "Ya betul, saya tahu isu itu juga dari media kan," kata Rudi, Rabu (8/3/2017).

Rudi tidak menyebutkan secara gamblang terkait isu akan pindahnya Toni Wenas ke perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Menurut dia, Tony Wenas memiliki kecakapan dalam memimpin suatu perusahaan.

"Pak Tony Wenas itu memiliki kecakapan memimpin perusahaan dimana pun dia berada, terkait akan pindah atau tidak ya kita tunggu saja," tutur Rudi seraya tertawa.

Sebagai informasi, Tony Wenas lahir di Jakarta pada 8 April 1962. Dia pernah menjabat sebagai Executive Vice President and Director PT Freeport Indonesia pada periode 2001 hingga 2010.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, ada tiga kepentingan nasional yang harus dibawa dalam perundingan kerja sama dengan PT Freeport. Tiga kepentingan nasional ini adalah, pendapatan pajak lebih tinggi, memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia, serta lebih banyak memberikan komponen dalam negeri untuk perkembangan Freeport. Jusuf Kalla juga mengatakan pemerintah juga tengah mengakomodasi kepentingan Freeport agar investasinya berlangsung baik. Jika belum ada titik temu, Indonesia akan membawa masalah ini ke dalam Forum Arbitrase Internasional. Sementara itu, dari hasil penelusuran Komnas HAM, PT Freeport dianggap telah melakukan penguasaan lahan milik Suku Adat Amungme tanpa ganti rugi kepada masyarakat adat. Wilayah konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia merupakan hak masyarakat Suku Amungme yang sudah secara konstitusi diakui oleh negara. Komnas HAM merekomendasikan kepada PT Freeport Indonesia agar menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah milik masyarakat Suku Amungme.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sisa 2 Hari, Sudah 160.433 Orang Ikut PPS, Begini Tata Cara Lapor Hartanya

Sisa 2 Hari, Sudah 160.433 Orang Ikut PPS, Begini Tata Cara Lapor Hartanya

Whats New
Cara Mendaftarkan LinkAja, Kartu Debit dan Kartu Kredit agar Tersambung ke MyPertamina

Cara Mendaftarkan LinkAja, Kartu Debit dan Kartu Kredit agar Tersambung ke MyPertamina

Whats New
IHSG dan Rupiah Melemah di Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Melemah di Sesi I Perdagangan

Whats New
Gelar RUPST, GOTO Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris

Gelar RUPST, GOTO Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris

Whats New
Produsen Minyak Goreng Diminta Beli Sawit Petani Minimal Rp 1.600 Per Kg

Produsen Minyak Goreng Diminta Beli Sawit Petani Minimal Rp 1.600 Per Kg

Whats New
Kriteria Kendaraan yang Boleh dan Tidak Boleh Mengisi Solar Subsidi

Kriteria Kendaraan yang Boleh dan Tidak Boleh Mengisi Solar Subsidi

Spend Smart
Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi MyPertamina, Simak Caranya

Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi MyPertamina, Simak Caranya

Spend Smart
Era Jokowi: Beli Migor Pakai PeduliLindungi, Beli BBM Pakai MyPertamina

Era Jokowi: Beli Migor Pakai PeduliLindungi, Beli BBM Pakai MyPertamina

Whats New
Pengalaman Membeli Minyak Goreng Pakai KTP...

Pengalaman Membeli Minyak Goreng Pakai KTP...

Whats New
Cara Daftar MyPertamina untuk Beli Pertalite atau Solar Tanpa Aplikasi

Cara Daftar MyPertamina untuk Beli Pertalite atau Solar Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Program Migor Kemasan Sederhana Dapat Dukungan Asosiasi Pengusaha Minyak Makan

Program Migor Kemasan Sederhana Dapat Dukungan Asosiasi Pengusaha Minyak Makan

Whats New
Lolos dari Pailit, Ini Strategi Garuda Indonesia Memulihkan Kinerja

Lolos dari Pailit, Ini Strategi Garuda Indonesia Memulihkan Kinerja

Whats New
Ini Link Pendaftaran untuk Membeli BBM Solar dan Pertalite Per 1 Juli

Ini Link Pendaftaran untuk Membeli BBM Solar dan Pertalite Per 1 Juli

Spend Smart
Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Minta Pengurus 8 KSP Lapor Segera Gelar RAT

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Minta Pengurus 8 KSP Lapor Segera Gelar RAT

Whats New
Dukung Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini 3 Alasan Partai Buruh

Dukung Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini 3 Alasan Partai Buruh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.