Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kekhawatiran Faisal Basri Soal "Holding" Migas

Kompas.com - 08/03/2017, 18:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas (migas) atau holding migas diperkirakan bakal mulus setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 pada 30 Desember 2016.

Meskipun saat ini beberapa pihak mengajukan uji materi PP 72/2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun desas-desus yang menyebutkan holding migas bakal terwujud dalam waktu dekat, membuat ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri was-was.

"Saya takutnya, holding migas utamanya Pertamina dan PGN ini dieksekusi cepat-cepat, terus judicial review-nya belakangan dan tidak berlaku surut. Jadi lolos (holding migas)," kata Faisal Basri, Selasa (7/3/2017).

Ada alasan kuat mengapa mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu khawatir dengan yang namanya holding migas.

Intinya, Faisal Basri tidak setuju apabila PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) yang sudah go public dan menurutnya relatif bersih, harus berada di bawah kendali PT Pertamina (Persero) yang menurut dia masih belum bersih dari mafia.

Bukan soal pengadaan minyak mentah dan produk minyak, Faisal Basri mencium adanya permainan pengadaan gas. Pembentukan holding migas ini pun menurut Faisal Basri tak lepas dari kepentingan memenangkan permainan tersebut.

Faisal Basri mengatakan, banyak orang tidak tahu bahwa sejak 2013 Pertamina sudah melakukan pengadaan gas (LNG) dengan total sekitar 10 juta ton per tahun (MTPA), dan beberapa kontrak diantaranya sudah ditandatangani.

"Saya tanya pak Dwi Soetjipto waktu itu masih menjabat, dia juga enggak tahu sudah ada kontrak pengadaan gas," tutur Faisal.

Dari data Faisal Basri yang bersumber dari Kementerian BUMN, kontrak pengadaan gas berasal dari domestik dan impor dengan periode antara 2016-2039. Yang menjadi masalah adalah sejumlah kontrak diteken pada saat harga tinggi.

"Apalagi kontraknya dengan prinsip 'take or pay contract', artinya saya ambil atau tidak, tetap bayar (tidak ambil, bayar penalti). Jadi kemungkinan besar, rugi," kata Faisal Basri.

Masalah kedua, aturan dalam bisnis gas saat ini adalah trader yang tidak memiliki fasilitas tidak bisa berkontrak pengadaan gas.

Dari sini, kata dia, semakin terlihat bagaimana Pertamina yang sudah memiliki kontrak banyak hingga puluhan tahun mendatang butuh fasilitas.

"Siapa yang punya fasilitas? PGN," kata dia. "Jadi, cara mulus menyelamatkan kontrak ini adalah pakai fasilitas PGN. Enggak ada yang salah sih. Tapi, kan rugi," ucap Faisal Basri.

Di luar itu, Faisal Basri mengatakan sebenarnya cadangan gas Indonesia masih cukup untuk 37,8 tahun mendatang. Jauh lebih besar dibandingkan minyak yang cadangannya diperkirakan bertahan hanya 12 tahun.

"Kalau menurut McKinsey, kalau produksi gas sesuai rencana, Indonesia akan mengimpor gas pada 2030. Tetapi Pertamina udah mau impor 2019. Udah kebelet," ucap dia.

Seiring dengan menipisnya produksi di hulu, bisnis hilir migas Indonesia memang lebih menjanjikan. Rata-rata produksi minyak hanya 800.000 barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,6 juta bph.

"Yang lezat kan yang di hilir ini. Makanya politisi menyemut, di gas ada yang buka penyimpanan (storage) di Banten," kata Faisal Basri.

(Baca: Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah "Ugal-ugalan")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com