Kejar Pajak Google Dkk, Ditjen Pajak Jajaki Kerja Sama dengan Inggris

Kompas.com - 08/03/2017, 21:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengunjungi kantor otoritas pajak Inggris Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) di London, Rabu (7/3/2017).

Kunjungan itu dalam rangka membangun hubungan bilateral perpajakan antara kedua otoritas pajak tersebut. Termasuk membicarakan terkait masalah pemajakan atas transaksi perusahaan Over The Top (OTT) seperti Google dan Facebook.

(Baca: Kasus Pajak Google dan Facebook di Indonesia, Apa Bedanya?)

Saat ini, masalah penghindaran pajak melalui media Over The Top atau internet memang sedang mengaji topik hangat di Indonesia. Terutama terkait kasus Google yang masih alot penyelesaiannya.

"HMRC membagi pengalamannya dalam menerapkan Diverted Profit Tax (DPT). Dalam penerapan DPT, HMRC mendapat dukungan luas dari lapisan stakeholders-nya," seperti dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak.

(Baca: Ditjen Pajak Sudah Hitung Pajak yang Harus Dibayar Google )

Inggris memang memiliki pengalaman menangani kasus Google. Inggris adalah salah satu negara yang mampu memajaki perusahaan penyedia layanan internet itu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiaseteadi maupun Komisioner HMRC menyadari pentingnya komitmen dan pendekatan bersama untuk menyelesaikan masalah pajak perusahaan Over The Top.

Selain itu, pertemuan tersebut dijadikan ajang tukar pengalaman dan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan Rekomendasi Anti Base Erosion Profit Shifting (BEPS Deliverables) dan Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoi).

Selain Ken, jajaran pejabat Ditjen Pajak yang menyambangi kantor HMRC diantaranya yakni Direktur Pajak Internasional Poltak Maruli John Liberty Hutagaol dan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal. Mereka diterima langsung oleh Komisioner HMRC UK Edward Troup.

(Baca: Ditjen Pajak Ultimatum Google)

Kompas TV Otoritas Pajak Indonesia mengaku belum mempercayai data yang disampaikan Google. Dalam laporannya ke kantor pajak, Google mengaku keuntungannya di Indonesia hanya sebesar Rp 74,5 miliar. Dari jumlah itu, Google telah memenuhi kewajiban membayar pajak sebesar Rp 18,5 miliar. Sedangkan kantor pajak menilai, pendapatan Google semestinya bisa lebih besar, pasalnya tahun 2015 lalu saja, belanja iklan digital Indonesia telah mencapai Rp 11 triliun. Sebagai salah satu pemimpin pasar, tentunya Google memiliki porsi yang sangat besar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya...

Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya...

Whats New
Untuk Ketiga Hari Berturut-turut, IHSG Kembali Ditutup Merah

Untuk Ketiga Hari Berturut-turut, IHSG Kembali Ditutup Merah

Whats New
PPSKI Pertanyakan Kevalidan Data Penyebaran Wabah PMK Milik Pemerintah

PPSKI Pertanyakan Kevalidan Data Penyebaran Wabah PMK Milik Pemerintah

Whats New
Kini Buka Akun Bank Raya Bisa Lewat Aplikasi BRImo

Kini Buka Akun Bank Raya Bisa Lewat Aplikasi BRImo

Whats New
BNI Sekuritas Targetkan IHSG Tembus Level 7.600 Sampai dengan Akhir Tahun

BNI Sekuritas Targetkan IHSG Tembus Level 7.600 Sampai dengan Akhir Tahun

Whats New
Tangani Wabah PMK, Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional

Tangani Wabah PMK, Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional

Whats New
Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

Whats New
Biar Tak Cuma “Numpang” Lewat, Sisihkan Gaji untuk 3 Aktivitas Berikut

Biar Tak Cuma “Numpang” Lewat, Sisihkan Gaji untuk 3 Aktivitas Berikut

BrandzView
Home Credit Raih Pembiayaan Barang Rp 710 Miliar Selama Ramadhan

Home Credit Raih Pembiayaan Barang Rp 710 Miliar Selama Ramadhan

Whats New
Bank Mayapada Angkat Miranda Goeltom Jadi Wakil Komisaris Utama

Bank Mayapada Angkat Miranda Goeltom Jadi Wakil Komisaris Utama

Whats New
Pekerja Migran Indonesia Makin Mudah Ambil dan Kirim Uang dari Luar Negeri

Pekerja Migran Indonesia Makin Mudah Ambil dan Kirim Uang dari Luar Negeri

Rilis
Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan 'Smartphone'

Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan "Smartphone"

Whats New
Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Whats New
Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.