Bos Bursa Tak Sepakat Kebijakan Ekonomi Pemerintah Disebut Ugal-ugalan

Kompas.com - 12/03/2017, 15:02 WIB
|
EditorM Fajar Marta

DENPASAR, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio kurang sepakat dengan istilah yang dipakai ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Faisal menyebut pemerintah Jokowi-JK mengambil kebijakan yang ugal-ugalan di dua tahun pertama pemerintahan.

"Kalau Pak Faisal bilang ugal-ugalan, gue bilang itu konsolidasi," kata Tito ditemui di sela-sela Underwriting Network 2017, di the Anvaya Beach Resorts Denpasar, Bali.

Tito mengatakan, siapapun Presiden yang masuk pada 2014 akan menghadapi turbulensi ekonomi global, dari yang tadinya booming harga komoditas tiba-tiba turun. Pada saat yang sama, ekonomi global melambat.

Dampaknya ke domestik langsung terasa di sektor perbankan. Pada saat booming harga komoditas, loan to depocit ratio (LDR) sayangnya sudah menembus 90 persen, akibat jor-joran mengucurkan kredit.

Sialnya, pada waktu ekonomi global mengalami perlambatan, ruang ekspansi penyaluran kredit sudah amat terbatas. Di sisi lain, pemerintah Jokowi-JK ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur.

"Siapapun yang jadi Presiden, akan kesulitan memulainya," kata Tito. Tito meminjam istilah Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dua tahun pertama pemerintahan adalah masa konsolidasi.

Dan menurut Tito, di tahun ketiga ini, konsolidasi yang dilakukan pemerintah sudah mulai kelihatan hasilnya, seiring dengan membaiknya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 sempat drop di bawah lima persen pun sudah mulai naik.

Mengenai pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga memperkenalkan skema baru yang tidak harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Pembiayaan Investasi Non-Anggaran pemerintah (PINA).

"Makanya Pak Bambang (Kepala Bappenas) bilang 'Eh, lu swasta ambil ini proyek'. Sudah ada hasil dari konsolidasi, jelas arahnya," ucap Tito.

Sebelumnya, Faisal menilai perekonomian Indonesia dijalankan secara ugal-ugalan oleh pemerintah. Ada dua hal yang dijadikan landasan argumen itu.

Pertama, Faisal menilai pemerintah selalu mematok target penerimaan pajak yang tinggi, padahal kondisi ekonomi nasional dan global sedang mengalami pelemahan. Pada 2015, target pajak sebesar Rp 1.489 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp 1.240 triliun.

Pada 2016 hal serupa juga terjadi, target pajak dipatok Rp 1.539 triliun, namun realisasi hanya 1.284 triliun triliun.

Kedua, ia menilai pemerintah tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran saat merencanakan belanja di dalam APBN. Ia mencontohkan kasus proyek kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT).

Proyeknya sudah dijalankan BUMN, namun terkendala pendanaan di tengah jalan lantaran anggaran yang terbatas.

"Lama-lama saya rasa Bu Sri Mulyani pening kepalanya karena rumusnya Pak Jokowi, 'pokoknya' (tanpa melihat kemampuan anggaran)," kata Faisal.

(baca: Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah "Ugal-ugalan")

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Whats New
Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Whats New
Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Whats New
Pentingnya Personal Branding untuk Proses Mencari Kerja

Pentingnya Personal Branding untuk Proses Mencari Kerja

Work Smart
Cara Transfer Pulsa Telkomsel dan Biayanya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel dan Biayanya

Spend Smart
Resmikan 'Cold Storage', Menteri KKP Targetkan Indramayu Jadi Sentra Perikanan

Resmikan "Cold Storage", Menteri KKP Targetkan Indramayu Jadi Sentra Perikanan

Whats New
Mengapa Puluhan Tahun Rakyat Menanggung Bunga BLBI Para Konglomerat?

Mengapa Puluhan Tahun Rakyat Menanggung Bunga BLBI Para Konglomerat?

Whats New
DPD Desak Jokowi Setop Bayar Bunga BLBI yang Jadi Bancakan Korupsi

DPD Desak Jokowi Setop Bayar Bunga BLBI yang Jadi Bancakan Korupsi

Whats New
Lowongan Kerja Indofood untuk Lulusan S-1 Segala Jurusan, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Indofood untuk Lulusan S-1 Segala Jurusan, Simak Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Mau Investasi Emas? Simak Keuntungan dan Kerugiannya

Mau Investasi Emas? Simak Keuntungan dan Kerugiannya

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.