Server di Dalam Negeri, London Raup Rp 40 Triliun dari Pajak Google

Kompas.com - 12/03/2017, 17:57 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengejar pajak perusahaan yang bergerak dalam layanan internet atau Over The Top (OTT), salah satunya ialah Google.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kementerian Keuangan, Muhammad Haniv, terkait pajak OTT ini, harus ada regulasi yang mengatur aturan main bisnis OTT.

"Saya berharap OTT ini cepat dikeluarkan peraturannya. Sehingga bagi OTT jelas," kata Haniv ditemui di sela-sela Underwriting Network 2017, di Denpasar Bali, Jumat malam (10/3/2017).

"Sekarang OTT diwajibkan apa? Misalnya, Menkominfo mewajibkan domainnya seperti apa," kata dia lagi.

Haniv mencontohkan, saat ini pajak yang dibayar Google di London cukup besar. Hal tersebut dikarenakan, London mewajibkan server Google ada di sana.

"Di kita belum. Makanya per click di London itu (Google) enggak bisa bohong," imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini pajak yang dibayar Google ke pemerintah London kurang lebih mencapai Rp 40 triliun.

"Besar itu. Kalau kita (di Indonesia) kecil. Karena dia (London) wajibkan servernya di sana," kata Haniv.

Menurut hitung-hitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari penerimaan sekitar Rp 5 triliun, keuntungan Google dari Indonesia mencapai 50 persen atau Rp 2,5 triliun. Dari laba kotor itu, perkiraan Haniv, pajak Google mencapai Rp 800 miliar.

Kemudian jika ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran pajak 48 persen, maka seharusnya Google membayar pajak Rp 1 triliun ke kantong pemerintah.

Saat ini negosiasi antara pemerintah dan Google terkait pajak belum mencapai titik temu. Haniv berharap Google sepakat dengan hitung-hitungan DJP dan tidak mengulur-ulur waktu. "Bulan ini pokoknya harapan kami selesai," kata Haniv.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.