Sri Mulyani: Akibat Krisis '98, Pemerintah Masih Utang Rp 244 Triliun

Kompas.com - 13/03/2017, 19:15 WIB
Ilustrasi Rupiah Melemah TOTO SIHONOIlustrasi Rupiah Melemah
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua puluh tahun pasca krisis ekonomi 1997-1998, pemerintah masih memiliki banyak kewajiban. Salah satunya yakni membayar utang akibat krisis tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, total sisa utang yang masih harus ditanggung pemerintah mencapai Rp 195 triliun ditambah Rp 49 triliun. "Itu surat utangnya masih ada sampai sekarang. Masih harus kami bayar," ujar Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, beban utang tersebut hanya sebagian dari total biaya yang ditanggung pemerintah akibat rusaknya sektor keuangan nasional pasca krisis 1997-1998.

"Saat krisis, sebagaian Anda pasti masih balita. Tapi 97-98 itu krisis ekonomi dimana biaya untuk  membenahi sektor keuangan itu mencapai 75 persen dari GDP kita," kata Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai, krisis 20 tahun silam itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa untuk menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk perbankan di dalamnya.

Apalagi saat ini, 71 persen ekonomi nasional masih dibiayai oleh perbankan. Bahkan kata Agus, total aset industri jasa keuangan nasional sudah mencapai Rp 16.000 triliun.

Salah satu upaya untuk menjaga sektor keuangan adalah memastikan otoritas yang mengawasinya yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi.

Pada Juli 2017 nanti, masa jabatan pimpinan OJK akan selesai. Presiden Joko Widodo sudah membangun panitia seleksi untuk mencari calon pimpinan baru otoritas pengawas sektor keuangan itu.

Sejak Januari 2017, seleksi sudah dimulai. Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima 21 nama calon pimpinan OJK periode 2017-2022.

(Baca: Sebanyak, 21 Nama Calon Pimpinan OJK Diserahkan ke Presiden Jokowi)

Selanjutnya, Presiden akan memilih 14 nama dan akan disampaikan kepada DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.

Nantinya DPR hanya memilih 7 nama yang akan menduduki kursi pimpinan OJK selama 5 tahun ke depan.

(Baca: Ada UU Anti Krisis Keuangan, Peran LPS Tetap Krusial)

Kompas TV Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan akhirnya membuka calon kandidat petinggi OJK. Hingga penutupan pendapaftaran pada 2 Februari lalu, tercatat 882 orang telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, calon yang lolos ke tahap kedua mencapai 107 orang. Kursi petinggi OJK memang sangat menggiurkan. Tidak hanya pelaku jasa keuangan yang mendaftar, tapi para akademisi hingga politisi juga turut mendaftar. Yang menarik, separuh pendaftar justru merupakan kaum muda. Kalangan profesional lembaga keuangan memang mendominasi kandidat dengan jumlah hingga 40 orang. Namun, dua kandidat dari yang merupakan politisi di dewan perwakilan juga turut lolos. Selain ketua Komisi XI DPR, dari Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, politisi PDI-P, Andreas Eddy Susetyo juga turut meramaikan bursa calon dewan komisioner OJK. Namun, menjadi komisioner OJK tidaklah mudah. Pasalnya, lembaga ini mengawasi lembaga dengan aset hingga ribuan triliun rupiah. Lembaga ini meliputi bank, asuransi, dana pensiun, hingga para emiten di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, masyarakat juga diajak memberi masukan. Menjadi komisioner OJK memang tidak bisa bermodalkan niat semata. Integritas yang tinggi juga mutlak dimiliki para kandidat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X